"

BEM SI Tinggalkan Lokasi Demo di Patung Arjuna Wijaya, Kerusuhan Pecah

Massa melakukan pembakaran ban di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat di depan gedung Bank Indonesia, Selasa petang, 20 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Massa melakukan pembakaran ban di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat di depan gedung Bank Indonesia, Selasa petang, 20 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI meninggalkan lokasi demo Omnibus Law UU Cipta Kerja di area Patung Arjuna Wijaya, sebelum kerusuhan terjadi. Para mahasiswa meninggalkan lokasi demo pada Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30.

Para mahasiswa BEM SI membubarkan diri dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan. "Tanggal 28 kita janji kita akan kembali lagi turun ke jalan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian Putra Muhammad Puhi dari atas mobil komando.

Selain BEM SI, massa dari Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) juga telah meninggalkan lokasi. Namun, area Patung Arjuna Wijaya masih tetap dipadati massa. Segelintir di antaranya merupakan massa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PB HMI yang berkisar puluhan orang.

Massa lain yang masih melakukan unjuk rasa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indrasprasta PGRI. Sedangkan sisanya massa tidak memiliki atau membawa identitas organisasi seperti bendera.

Baca juga: Demonstrasi di Patung Arjuna Wijaya Mulai Rusuh, Massa Lempar Petasan

Kerusuhan mulai berlangsung dalam demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di area Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, pukul 17.07. Massa yang bukan lagi kalangan mahasiswa itu melempari polisi dengan petasan. 








Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: Kado Pahit di Peringatan Hari Hutan Internasional

14 menit lalu

DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Pengamat: Pelecehan Hukum Secara Kolosal
Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: Kado Pahit di Peringatan Hari Hutan Internasional

Organisasi sipil, Satya Bumi, kembali buka suara soal pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja.


Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

1 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 21 Maret 2023, dimulai dari penjelasan Kepala PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Tolak Perpu Cipta Kerja yang Disahkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Buruh

8 jam lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam aksi tersebut, mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Perpu Cipta Kerja yang Disahkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Buruh

Setidaknya ada sembilan catatan penolakan kalangan buruh atas pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Apa saja sembilan catatan itu?


Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh di 100 Ribu Pabrik Bakal Mogok Nasional

12 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Aqil menyampaikan orasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat dan kaum buruh di depan Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh di 100 Ribu Pabrik Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 5 juta buruh dari 100 pabrik direncakan mogok nasional menolak disahkannya Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja.


Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

12 jam lalu

Suasana aksi demo partai buruh di kawasan bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: DPR Gagal Mewakili Kepentingan Rakyat

13 jam lalu

Pengunjuk rasa kaum buruh bertolak dari Pintu Irty Monas, Jalan Medan Meredeka Selatan, menuju Demo buruh menolak  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja longmarch menuju Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: DPR Gagal Mewakili Kepentingan Rakyat

Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai pengesahan Perpu Cipta Kerja sebagai langkah nekat di tengah banyak penolakan dari masyarakat.


Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK dan Demo Tiap Pekan di DPR

13 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK dan Demo Tiap Pekan di DPR

Langkah partai buruh dalam menolak pengesaran UU Cipta Kerja, judicial review dan demo setiap pekan


5 Komentar Aliansi Serikat Buruh DSS tentang Perizinan Potongan 25 Persen Upah Buruh

14 jam lalu

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Nasional (ASPN) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten di Serang, Banten, Rabu, 5 Januari 2022. Mereka mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim untuk merevisi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
5 Komentar Aliansi Serikat Buruh DSS tentang Perizinan Potongan 25 Persen Upah Buruh

Deretan komentar Aliansi Serikat Buruh Dialog Sosial Sektoral terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023


DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Menjadi UU, Ini 3 Potensi Bahayanya Menurut Pakar

16 jam lalu

Alih-alih mematuhi MK, pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dengan begitu, UU menjadi setara peraturan pemerintah. Mengapa pemerintah begitu terbuka mengakal-akali konstitusi?
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Menjadi UU, Ini 3 Potensi Bahayanya Menurut Pakar

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja dinilai mengandung 3 bahaya


2 Tahun UU Cipta Kerja Terbit, Airlangga Klaim Realisasi Investasi Asing di RI Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintas atas pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Tahun UU Cipta Kerja Terbit, Airlangga Klaim Realisasi Investasi Asing di RI Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

Menteri Airlangga Hartarto mengklaim penerimaan investasi asing ke Indonesia meningkat pesat sejak UU Cipta Kerja diterbitkan dua tahun lalu.