Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaduh Tiang Monorel Mangkrak, Anggota DPRD DKI: Tanggung Jawab Pemilik Proyek

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Tiang konstruksi proyek monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2020. Anggota dewan baik di DPR RI dan DPRD DKI Jakarta buka suara. Mereka mendesak tiang monorel yang telah lama mangkrak itu dibongkar. Mulanya proyek monorel yang akhirnya gagal dilanjutkan itu dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail. Proyek tersebut diresmikan Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2004 lalu. Seiring waktu, proyek ini akhirnya berhenti dan menyisakan tiang-tiang menganggur di pinggir jalan. TEMPO/Subekti.
Tiang konstruksi proyek monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2020. Anggota dewan baik di DPR RI dan DPRD DKI Jakarta buka suara. Mereka mendesak tiang monorel yang telah lama mangkrak itu dibongkar. Mulanya proyek monorel yang akhirnya gagal dilanjutkan itu dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail. Proyek tersebut diresmikan Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2004 lalu. Seiring waktu, proyek ini akhirnya berhenti dan menyisakan tiang-tiang menganggur di pinggir jalan. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, Lukmanul Hakim, menyebutkan bahwa pemilik proyek harus bertanggung jawab terkait sejumlah tiang monorel mangkrak, terutama di Jalan HR Rasuna Said.

Pria yang akrab disapa Bung Hakim ini di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2020 mengaku sepakat jika tiang bekas monorel yang terbengkalai memang harus dibongkar, terlebih tiangnya berada di pusat kota DKI Jakarta.

Namun, tegasnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya.

"Harus dicek dulu sama Pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setahu saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pemilik proyek tidak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biayanya jangan dari Pemprov," ujar Hakim.

Pembongkaran banyak tiang monorel yang sudah mangkrak sekitar 16 tahun tersebut, menurut Hakim, adalah untuk menjaga estetika kota karena saat ini terkesan mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara terutama di Jalan HR Rasuna Said.

"Tidak enak dilihat, tidak bagus, masa ada tiang bekas seperti itu di tengah jalan, di situ juga ada jalur LRT Jabodebek," ujar Hakim.

Baca juga : Liku-liku Mangkraknya Proyek Monorel Jakarta, Dihidupkan Jokowi Lalu Dihentikan Ahok

Kendati demikian, Hakim menyebut ada solusi lain selain pembongkaran yakni dijadikan lokasi pemajangan iklan seperti sekitar dua tahun lalu tiang pancang Monorel yang berada di kawasan Senayan yakni di Jalan Asia Afrika dan Jalan Pemuda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Waktu itu sempat dijadikan media promosi Asian Games," demikian anggota DPRD DKI tersebut.

Namun, lanjutnya, kurang bagus jika diterapkan di Jalan Rasuna Said karena jalannya sudah ada LRT sehingga sempit.

Hakim juga mengingatkan agar jangan sampai Pemprov DKI Jakarta justru mengganti rugi terkait proyek mangkrak tersebut

"Ya kalo mau dicabut koordinasi dulu sama pusat, sama pengembang yang buat itu (monorel), jangan main bongkar terus cabut malah ganti rugi, nanti jadi masalah baru," ucapnya.

Mangkraknya proyek monorel pada tahun 2004 masih menyisakan tiang pancang di beberapa lokasi. Tiang-tiang tersebut sekarang tidak terpakai seperti di Jalan HR Rasuna Said meskipun ada proyek pembangunan LRT Jabodebek.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


LRT Jabodebek Klaim Dapatkan Kontrak Hak Penamaan di Stasiun Pancoran, Dapat Puluhan Miliar

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Stasiun Dukuh Atas usai meresmikan operasi LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. LRT Jabodebek dijadwalkan mulai beroperasi pada Senin di 18 stasiun yaitu yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat dan Jatimulya. TEMPO/Subekti.
LRT Jabodebek Klaim Dapatkan Kontrak Hak Penamaan di Stasiun Pancoran, Dapat Puluhan Miliar

LRT Jabodebek sudah mendapatkan satu kontrak kerja sama naming rights atau hak penamaan di Stasiun Pancoran. Stasiun lain dalam pembicaraan.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

9 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Kementan Pastikan Stok Telur dan Daging Ayam Aman di Pasar Jakarta Selatan

11 hari lalu

Warga antre membeli telur ayam saat pasar pangan murah di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar gerakan pasar pangan murah dengan menyediakan beras Bulog SPHP Rp51 ribu per lima kilogram, beras kelompok tani Rp65 ribu per lima kilogram, telur Rp27.500 per kilogram serta gula dan minyak Rp30.000 per paket sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Kementan Pastikan Stok Telur dan Daging Ayam Aman di Pasar Jakarta Selatan

Kementerian Pertanian terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak melakukan pemantauan ketersediaan pangan termasuk daging dan telur.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.