Demo Mimbar Rakyat di Hari Sumpah Pemuda: Pembangkangan Sipil Cabut Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh membentangkan spanduk saat melakukan aksi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020. Aksi tersebut dalam rangka menyampaikan penolakan terhadap disahkannya UU Cipta Kerja/Omnibus Law. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah buruh membentangkan spanduk saat melakukan aksi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020. Aksi tersebut dalam rangka menyampaikan penolakan terhadap disahkannya UU Cipta Kerja/Omnibus Law. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK dan Fraksi Rakyat Indonesia akan menggelar demo mimbar rakyat di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, esok hari, saat hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2020.

    "Besok aksinya dalam peringatan Sumpah Pemuda," ujar juru bicara GEBRAK dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos saat dikonfirmasi Tempo pada Selasa, 27 Oktober 2020.

    Dalam selebaran yang dikirimkan Nining kepada Tempo, acara mimbar besok hari akan berisi kegiatan seperti orasi politik, puisi, teatrikal, musik, dan pembacaan sumpah raykat 2020. Dalam selebaran itu pula, massa akan menggelorakan Pembangkangan Sipil Berskala Besar (PSBB) untuk cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

    Baca juga : Kongres Aktivis pada Peringatan Sumpah Pemuda di Monas Batal Digelar

    Ihwal pembangkangan sipil atau civil disobedience, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura, menjelaskannya sebagai penolakan terhadap segala kebijakan atau program pemerintah.

    "Yang dibutuhkan dalam pembangkangan sipil adalah solidaritas masyarakat bersama," kata Charles kepada Tempo, Kamis, 22 Oktober 2020.

    Charles mengatakan tidak ada hukuman langsung terhadap pembangkangan sipil. Ia mengatakan bentuk-bentuk pembangkangan sipil pun ada banyak dan bergantung pada sektor masing-masing.

    Contohnya seperti mogok kerja oleh buruh, mogok kuliah oleh mahasiswa, mogok mengajar oleh guru dan dosen. Namun jika dilakukan oleh individu-individu, kata Charles, tindakan tersebut bisa berujung pada pemecatan atau sanksi.

    "Kalau hanya satu-satu ujungnya mudah ditindak. Tapi penindakan itu bukan kepada pembangkangan sipilnya, tapi apa yang dia langgar," kata Charles.

    M YUSUF MANURUNG | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.