TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, mempertanyakan data yang memicu pengunjuk rasa menuntut Anies Baswedan mundur dari kursi gubernur DKI. Menurut dia, wajar saja menyampaikan aspirasi, tapi harus cerdas.
"Apa ukurannya, data kuantitatif atau kualitatif, atau lebih dari itu hanya opini politik? Kalau pendapat politik wajar saja, sah-sah aja mengatakan, tapi juga harus cerdas," kata dia saat dihubungi, Rabu, 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Puluhan Orang Demo Tuntut Anies Baswedan Turun: Tidak Mensejahterakan Rakyat
Rabu sore, 28 Oktober 2020, puluhan massa yang mengaku berasal dari Gerakan Jaga Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang Balai Kota DKI. Mereka menuntut Anies melepaskan jabatannya sebagai gubernur.
Sebab, Anies dinilai tidak mensejahterakan rakyat dan kebijakannya kerap bertentangan dengan pemerintah pusat. Massa juga memprotes kehadiran mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu di tengah kerumunan massa tolak Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Syarif menilai tuntutan massa tidak rasional. Dia juga mempertanyakan apakah tuntutan ini merepresentasikan keresahan orang banyak.
"Unjuk rasa kan dalam negara demokrasi seperti kita dihalalkan, tapi tuntutannya menurut saya tidak rasional, dan mewakili siapa?" ucap Sekretaris Komisi D Bidang Pembangunan DPRD ini.
Unjuk rasa menuntut Anies mundur bersamaan dengan demo tolak Omnibus law UU Cipta Kerja oleh buruh dan mahasiswa. Massa yang menolak UU Cipta Kerja menyuarakan aspirasinya di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda dan Tugu Proklamasi.
