TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bakal membangun ulang sejumlah halte Transjakarta yang rusak imbas unjuk rasa massa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Direktur Utama PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan pembangunan ulang akan dilakukan mulai tahun depan secara bertahap. "Kami bangun ulang dengan tambahan fungsi nantinya," kata Jhony saat dihubungi, Jumat, 30 Oktober 2020.
Saat demo yang berujung rusuh hingga terjadi perusakan fasilitas publik, PT Transjakarta mencatat sebanyak 46 haltenya rusak. Sebanyak 17 halte mengalami rusak berat dan tujuh halte di antaranya rusak karena terjadi pembakaran. Total kerugian mencapai Rp 65 miliar.
Halte yang rusak dibakar tersebut, kata Jhony, yang akan menjadi prioritas untuk dibangun ulang. Meski sebagian gosong terbakar, halte tersebut sudah bisa digunakan kembali dalam waktu 72 jam sebagai langkah jangka pendek. "Struktur tiang kami lihat masih bisa digunakan dalam jangka pendek. Tapi saat dibangun ulang semuanya akan dirobohkan."
Halte yang bakal dibangun ulang di antaranya Halte Transjakarta Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Tosari dan Senen. Selain mempercantik, pembangunan halte dipastikan bakal mengusung konsep integrasi antarmoda seperti MRT, LRT hingga KRL.
Selain itu, rencana pembangunan halte Transjakarta ke depannya bakal menerapkan konsep usaha. Nantinya halte bakal dibangun hingga dua lantai. Lantai dua halte nantinya bisa digunakan untuk kafe, restoran hingga menjadi galeri pertunjukan. "Jadi nanti di atas jalur busway kami juga gunakan. Total lebar nanti bisa mencapai 11-12 meter."
