Pelanggaran Jam Operasional, Satpol PP Jakarta Barat Segel 56 Tempat Usaha

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu menempelkan lembaran di rumah makan kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat, 18 September 2020. Restoran, kafe, hingga rumah makan tetap diperbolehkan buka dengan menerima pengunjung yang memesan makanan untuk dibawa pulang dan melayani pesan antar selama PSBB. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu menempelkan lembaran di rumah makan kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat, 18 September 2020. Restoran, kafe, hingga rumah makan tetap diperbolehkan buka dengan menerima pengunjung yang memesan makanan untuk dibawa pulang dan melayani pesan antar selama PSBB. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat menindak sebanyak 56 tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan di wilayahnya selama masa PSBB transisi yang berlaku kembali sejak 12-31 Oktober 2020.

    "Karena mereka mayoritas masih beroperasi sampai di atas jam 21.00 WIB malam," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Tamo Sijabat di Jakarta, Senin malam, 2 November 2020.

    Baca Juga: Lima Tempat Usaha Pelanggar PSBB di Sunter Agung Diberi Waktu 3 Hari

    Penindakan, kata dia, dilakukan dengan penyegelan tempat usaha, mayoritas merupakan restoran yang melanggar batas jam buka operasional saat PSBB transisi.

    Rinciannya, kata dia, sebanyak 43 tempat usaha restoran disegel selama 1x24 jam, sedangkan untuk perusahaan atau perkantoran di Jakarta Barat yang ditindak ada 13 tempat selama 3x24 jam.

    Penyebab perusahaan dan perkantoran ditutup, katanya, karena tidak melaksanakan pengurangan jumlah karyawan di dalam kantor, hingga tidak menyediakan penanda jarak di area tempat kerja.

    Setelah dilakukan penindakan, kata dia, semua restoran dan perusahaan maupun perkantoran kembali taat dengan aturan.

    Hal itu, menurut Tamo Sijabat, terbukti dari tidak adanya sanksi denda administrasi yang dibayarkan tempat usaha itu setelah adanya penindakan.

    Sementara itu Kasie Penindakan Satpol PP Jakarta Barat Ivand Sigiro menegaskan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dipastikan disegel dan dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.

    "Karena kami berupaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, khususnya di Jakarta Barat," katanya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.