DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak Bogor, Banggar: Rapat Terbuka untuk Umum

Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar rapat anggaran di hotel di Puncak Bogor, Rabu 4 November 2020. Kali ini rapat membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta. 

Seperti rapat anggaran sebelumnya, Hotel Grand Cempaka di Puncak, Kabupaten Bogor, kembali dipilih sebagai lokasi.    

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Mujiyono, mengatakan legislator dan Pemrov DKI Jakarta memilih menggelar rapat di kawasan Puncak untuk menghindari potensi penularan Covid-19. Menurut dia, rapat dengan melibatkan ratusan peserta tidak mungkin digelar di gedung DPRD DKI.

"Ruangan kantor di Kebon Sirih tertutup, AC central dan pernah jadi klaster Covid-19," kata Mujiyono saat dihubungi hari ini.

Menurut dia, keputusan rapat di Puncak telah melalui keputusan Badan Musyawarah. Hotel milik BUMD DKI itu dianggap lebih baik untuk menggelar rapat karena terbuka dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Omzet hotel milik Jaktour (Jakarta Tourisindo) itu juga sedang merosot, jadi bisa membantu hotel milik pemerintah juga. Kan nanti masuknya juga ke keuangan pemerintah."

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI itu menuturkan legislatif pernah menjajaki beberapa tempat yang dianggap layak untuk menggelar rapat di Jakarta. Sejumlah tempat yang dianggap bisa dijadikan tempat rapat di Jakarta, berada di Ancol, Jakarta Utara dan Restoran Kelapa Dua, Jakarta Pusat.

"Di tempat itu terbuka. Tapi kapasitasnya terbatas. Jadi tidak bisa menampung ratusan peserta rapat," ujarnya.

Menurut dia, rapat di Hotel Grand Cempaka Puncak dilakukan secara terbuka. Masyarakat hingga media boleh mengikuti jalannya rapat pembahasan rencana anggaran 2021. "Silahkan kalau mau melihat proses rapat anggaran. Datang saja ke sini (Grand Cempaka). Rapat terbuka untuk umum."

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, mengatakan masyarakat sulit mengawasi rapat anggaran di Puncak. Ia menyarankan DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar rapat di gedung legislator Kebon Sirih dengan protokol kesehatan yang ketat. "Siarkan juga secara streaming agar masyarakat bisa ikut mengawasi," ujarnya.






DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

1 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

1 hari lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

2 hari lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.


Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

5 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

6 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


25 Rekomendasi Wisata di Bogor yang Hits Serta Harga Tiket Masuknya

6 hari lalu

25 Rekomendasi Wisata di Bogor yang Hits Serta Harga Tiket Masuknya

Rekomendasi tempat wisata di Bogor yang sejuk dan cocok untuk foto-foto bersama keluarga dan teman saat akhir pekan.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

14 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

15 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

15 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

16 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.