Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orasi Asfinawati: Demonstran Penolak Omnibus Law Adalah Pahlawan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Mahasiswa membawa spanduk saat mengikuti aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 10 November 2020. Dalam aksi itu, para mahasiswa juga menyinggung soal Hari Pahlawan lantaran digelar tepat pada Hari Pahlawan 10 November. TEMPO/Subekti
Mahasiswa membawa spanduk saat mengikuti aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 10 November 2020. Dalam aksi itu, para mahasiswa juga menyinggung soal Hari Pahlawan lantaran digelar tepat pada Hari Pahlawan 10 November. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia disingkat YLBHI Asfinawati mengatakan pahlawan bukan hanya orang-orang yang berseragam. Menurut dia, orang-orang yang ikut bergerak melawan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja juga adalah pahlawan.

"Bagi saya, kawan-kawan adalah pahlawan yang sesungguhnya. Pahlawan adalah orang yang berani, bukan hanya berani bergerak tapi berani melawan narasi, narasi yang mengatakan kita aneh, narasi yang mengatakan adalah tidak mungkin melakukan sesuatu," kata Asfinawati dalam orasi politiknya di atas mobil komando, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2020.

Baca juga : Demo Omnibus Law, Massa Bentangkan Spanduk Mosi Tak Percaya di Patung Kuda

Asfinawati mengatakan, pahlawan adalah mereka yang berani memperjuangkan sesuatu walau dianggap aneh. Pada zaman penjajahan, kata dia, orang akan dianggap aneh jika memimpikan merdeka dari Belanda. Begitu pun di masa lampau, orang dianggap aneh ketika memimpikan kerja hanya 8 jam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dan sebagian orang mengatakan adalah aneh bahwa kawan-kawan semua memimpin Omnibus Law tidak ada lagi di Indonesia, tapi kita semua tahu, Omnibus Law hanyalah bentuk kecil dari kekuasaan jahat yang kita namakan oligarki," kata Asfinawati.

Asfinawati bergabung dengan massa demonstran dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) untuk kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta di Jalan Medan Merdeka Barat pada hari ini. Unjuk rasa juga dilakukan oleh elemen lain seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI. Unjuk rasa kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Pada Senin, 2 November lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meneken Undang-undang Cipta Kerja. Aturan tersebut diberikan nomor 11 Tahun 2020. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui undang-undang ini pada 5 Oktober 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demonstran Pro-Palestina Blokir Jalan dan Hentikan Lalu Lintas Bandara di Amerika Serikat

2 hari lalu

Puluhan aktivis pembela HAM dan tokoh masyarakat bersama Amnesty International Indonesia menggelar aksi unjuk rasa Menolak Kejahatan Kemanusian di Gaza di depan Kedubes AS, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Dalam aksinya para aktivis menyerukan negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat harus didesak untuk memastikan Israel menghentikan serangan besar-besaran ke Gaza sekaligus mengakhiri penindasan sistem Apartheid kepada warga Palestina. TEMPO/Subekti.
Demonstran Pro-Palestina Blokir Jalan dan Hentikan Lalu Lintas Bandara di Amerika Serikat

Unjuk rasa besar-besaran pro-Palestina memblokir jalan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, hingga menghalangi jalan menuju bandara besar.


Demonstran Yordania Desak Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel

21 hari lalu

Massa melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di dekat kedutaan Israel di Amman, Yordania, 28 Maret 2024. REUTERS/Alaa Al-Sukhni
Demonstran Yordania Desak Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel

Ribuan warga Yordania menyerukan diakhirinya perjanjian perdamaian antara negara itu dengan Israel, sebagai protes atas gesonida di Gaza


Forum Penyelamat Demokrasi Desak 16 Demonstran yang Ditangkap Aparat Dibebaskan

30 hari lalu

Sekretaris Eksekutif Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Rudy S. Kamri, bersama eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI, Agus Supriatna, ketika ditemui di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Forum Penyelamat Demokrasi Desak 16 Demonstran yang Ditangkap Aparat Dibebaskan

Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) mendesak agar 16 demonstran yang ditangkap segera dibebaskan.


Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

31 hari lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Presidium GPKR, Din Syamsuddin mengatakan, DPR harus mengusulkan hak angket.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

34 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

51 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis


Tanggal 7 Februari Memperingati Hari Apa? Ada 4 Momen Penting

7 Februari 2024

Tanggal 7 Februari hari apa? Ada Hari Kemerdekaan Grenada, Hari Pahlawan di Tanah Bumbu, hingga Hari Bermain Sekolah Sedunia. Foto: Canva
Tanggal 7 Februari Memperingati Hari Apa? Ada 4 Momen Penting

Tanggal 7 Februari hari apa? Ada Hari Kemerdekaan Grenada, Hari Pahlawan di Tanah Bumbu, hingga Hari Bermain Sekolah Sedunia.


Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Diharapkan target 80 persen suara di Jawa Barat dapat tercapai. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.


PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

Ilustrasi PHK. Shutterstock
PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.