PSI DKI Minta Formula E Tak Pakai APBD DKI dan Pertanyakan Komitmen Fee Rp 560 M

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyerahkan RAPBD 2020 secara simbolis kepada pimpinan DPRD saat rapat paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 November 2020. Tempo/Adam Prireza

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyerahkan RAPBD 2020 secara simbolis kepada pimpinan DPRD saat rapat paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 November 2020. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan nasib pengembalian biaya komitmen ajang Formula E sebesar Rp 560 miliar.

    PSI DKI juga meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD untuk menggelar kompetisi balap mobil listrik tersebut.

    Alasan Anggota PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo melalui keterangannya di Jakarta, menyatakan APBD 2020 mengalami defisit Rp24,72 triliun dari semula Rp87,95 triliun menjadi Rp63,23 triliun sehingga banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.

    Baca juga : Rapat Paripurna APBD-P 2020, PSI Minta DKI Tarik Komitmen Fee Rp 560 Miliar 

    "Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Pemprov DKI memaksakan penyelenggaraan acara Formula E. Silahkan jika DKI ingin mengadakan lomba balap mobil, tapi jangan pakai APBD. Anggaran sedang defisit," kata Anggara, Selasa, 10 November 2020.

    Dengan tidak adanya kejelasan mengenai pengembalian "commitment fee" Formula E senilai Rp560 miliar, menurut Anggara pelaksanaan balap mobil tingkat dunia tersebut seperti dipaksakan.

    "Jika ngotot mengadakan Formula E pakai APBD DKI, ada apa sebenarnya ini? PSI meminta agar BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran-anggaran Formula E," ujar Anggara.

    Anggara mempertanyakan persoalan biaya komitmen saat Rapat Paripurna DPRD DKI Soal Perubahan APBD 2020 pada Jumat (6/11), namun pihaknya tidak mendapatkan jawaban dari Pemprov DKI.

    Di naskah pandangan umum yang dibacakan pihak eksekutif pada Kamis (5/11), kata Wakil Ketua Komisi E itu, Fraksi PSI menagih kejelasan pengembalian biaya komitmen tersebut. Apabila tidak berniat mengembalikan, PSI meminta adanya penjelasan jujur yang kepada warga Jakarta.

    Namun, jika sudah dilakukan proses pengembalian uang commitment fee Formula E, PSI DKI juga meminta agar adanya penjelasan kronologi beserta bukti fisik, seperti surat-surat korespondensi, catatan rapat, hasil negosiasi, revisi kontrak, atau dokumen lain yang membahas pengembalian dana tersebut.

    Sementara itu, pada naskah pidato penyampaian jawaban dari pihak eksekutif sebanyak 19 halaman, sama sekali tidak disinggung mengenai Formula E.

    "Acara tahun 2020 sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021, apakah secara aturan itu boleh? Selain itu, kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tapi lagi-lagi Pemprov DKI tidak mau menjawab," ucap Anggara menambahkan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI sudah membayar commitment fee Formula E Rp360 miliar untuk 2020 menggunakan APBD 2019. Commitment fee untuk 2021 juga telah dibayarkan sebanyak Rp200 miliar menggunakan APBD 2020.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Semeru: Fakta dan Data...

    Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanis pada 4 Desember 2021. Erupsi Semeru kali ini diduga akibat curah hujan tinggi dan sejumlah faktor.