TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah DKI mengembalikan tunjangan kinerja daerah atau TKD aparatur sipil negara (ASN) yang berperan dalam menanggulangi Covid-19.
"Kami minta tunjangan ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan langsung dalam penanganan Covid-19 dikembalikan 100 persen," kata melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 12 November 2020.
Baca Juga: Sebelum Ditemukan Meninggal, ASN LIPI Diduga Stres karena Istri Reaktif Covid-19
Dalam rapat Badan Anggaran pendalaman Perubahan APBD 2021, Prasetio menginginkan pemerintah mengembalikan tunjangan sejumlah SKPD yang terlibat langsung menanggulangi wabah ini.
Adapun SKPD yang dimaksud, yakni Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP, Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.
"Sadar atau tidak mereka lah pahlwan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini," ujarnya.
Ia menuturkan tunjangan ASN DKI dipotong sebesar 25 persen sejak April-Desember 2020. Akibatnya, sejauh ini PNS hanya menerima 50 persen hak keuangan mereka dan sisanya dijanjikan dibayarkan tahun depan dengan penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Pras sapaan karib Ketua DPRD mengatakan koreksi mengenai pemangkasan TKD tersebut perlu dilakukan mengingat meningkatkan Perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp 63,23 triliun dari perhitungan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya hanya hanya mendapat Rp 47,2 triliun.
"Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan akan segera meminta kepada kepala dinas terkait agar secepatnya mengajukan surat permohonan beserta nama pegawai.
"Kami sudah punya pakemnya siapa saja yang mendapatkan. Tentu yang di kantor saja itu tidak perlu. Harus yang bertugas di lapangan. Jadi nanti saya minta kepada kepala dinas untuk mengajukannya segera," ucapnya.
