TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan toleransi warga Tangerang Selatan terhadap praktik politik uang meningkat pada Agustus-November 2020.
Pada November 2020, survei menunjukkan 56,8 persen responden menganggap politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar. Sementara 43,2 persen responden menilai politik uang tidak bisa diterima atau tidak wajar.
Baca Juga: Pilkada 2020, Gakkumdu Tangani Puluhan Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan
"Toleransi politik uang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir di kota
Tangerang Selatan," kata dia dalam diskusi virtual, Selasa, 17 November 2020.
Data ini diperoleh setelah dilakukan wawancara tatap muka terhadap 820 warga Tangsel yang mempunyai hak pilih. Survei dilakukan pada 28 Oktober-3 November dengan metode simple random sampling. Toleransi kesalahan atau margin of error survei sekitar plus minus 3,5 persen.
Indikator Politik Indonesia lalu membandingkan data tersebut dengan survei sebelumnya. Pada Agustus 2020, Indikator Politik Indonesia mencatat 35,3 persen warga Tangsel menganggap politik uang praktik yang wajar. Angka ini naik menjadi 51,1 persen pada Oktober 2020 dan 56,8 persen di bulan ini.
"Sekarang mayoritas orang Tangsel menganggap politik uang sesuatu yang wajar yang bisa diterima," ujar dia.
Walau begitu, 79,2 persen responden akan menerima uang atau hadiah, tapi tetap memilih calon wali kota sesuai hati nurani. Sementara 16,3 persen responden menerima dan memilih calon yang menyodorkan pemberian.
Selanjutnya, 2,2 persen responden tidak akan menerima pemberian. Terakhir 1,8 persen responden bakal menerima dan memilih calon yang menyediakan uang atau hadiah lebih banyak. "Efek politik uang tidak otomatis besar," kata Burhanuddin.
Kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Tangsel 2020 diikuti tiga pasangan calon atau paslon. Ketiga paslon sesuai nomor urut adalah Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Siti Nur Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.
