Sidang Gugatan Pencemaran Udara Jakarta Kembali Digelar Hari Ini

Sidang pembacaan gugatan soal polusi udara di Jakarta. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta kembali berlangsung pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam keterangan tertulisnya, Koalisi Ibu Kota menyampaikan sidang digelar pukul 09.00. 

“Agenda sidang kali ini akan menghadirkan dua orang saksi dari penggugat yang akan mengungkap permasalahan polusi udara di Jakarta selama ini,” kata Koalisi Ibu Kota, Rabu, 18 November 2020.

Adapun pada sidang pekan lalu, tim advokasi penggugat menghadirkan seorang warga Jakarta Selatan bernama Dian yang mengalami kerugian dari paparan polusi udara Jakarta yang dialaminya. 

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Koalisi Ibu Kota itu disebutkan tempat tinggal Dian berada di antara banyak pembangunan dan gedung bertingkat. Dian mengatakan dampak udara kotor yang ia hirup, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun perjalanan menuju tempat ia kerja sudah mengganggu aktivitasnya beberapa tahun ke belakang.

“Dalam sidang, saksi juga menegaskan bahwa hingga kini dia tidak mendengar adanya sosialisasi dari pemerintah terkait masalah polusi udara." 

Adapun gugatan soal polusi udara Jakarta itu diajukan oleh Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2019. Terdapat tujuh tergugat dalam kasus ini, yakni Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Sebelumnya, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) David R. Boyd, melayangkan surat pendapat keahliannya sebagai Amicus Curiae soal gugatan polusi udara Jakarta. Pendapatnya sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dalam kasus citizen lawsuit  pencemaran udara Jakarta itu disampaikan Boyd kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Dalam surat setebal 19 halaman yang dikirim pada 9 Oktober itu, pelapor khusus PBB itu menilai kasus pencemaran udara Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia ini punya kepentingan global.

“Jakarta adalah salah satu ibu kota terbesar di dunia dan memiliki kualitas udara yang sangat buruk, meski pemerintah Indonesia telah mencantumkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk warga negaranya dalam konstitusi dan undang-undang mereka,” ujar Boyd yang dimuat dalam rilis Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), Ahad, 15 November 2020.

Profesor di Universitas British Columbia Kanada tersebut menyatakan tujuannya mengirimkan pendapatnya adalah untuk membantu pengadilan dalam mengembangkan yurisprudensi Indonesia. Selain itu, untuk memberi perspektif ahli tentang hukum HAM internasional yang relevan serta hukum konstitusional komparatif.

Baca juga: Greenpeace: Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk Meski Musim Hujan

“Udara bersih adalah komponen penting dari hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan pemerintah Indonesia gagal memenuhi kewajiban mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas udara,” tulis pelapor khusus PBB itu dalam surat untuk kasus pencemaran udara Jakarta.






Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

22 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

6 hari lalu

Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

Rick Astley menggugat rapper Yung Gravy karena diduga secara ilegal menggunakan impersonator untuk meniru suaranya dari lagu Never Gonna Give You Up.


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

7 hari lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Konsumen Meikarta: Unit Belum di Tangan, Gugatan Tiba Duluan

8 hari lalu

Konsumen Meikarta: Unit Belum di Tangan, Gugatan Tiba Duluan

Sebanyak 18 konsumen Meikarta digugat secara perdata oleh PT MSU Rp 56 miliar karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.


Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

9 hari lalu

Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

Tidak hanya menggugat konsumennya Rp 56,1 miliar, pengembang apartemen Meikarta PT MSU ternyata mengajukan sederet gugatan lainnya. Apa itu?


Nyck de Vries Digugat Sebelum Memulai Formula 1 2023

13 hari lalu

Nyck de Vries Digugat Sebelum Memulai Formula 1 2023

Nyck de Vries mendapat gugatan terkait sengketa hukum sebelum mengarungi Grand Prix Formula 1 2023 bersama tim barunya, AlphaTauri.


Apple Digugat atas Pengumpulan Data iPhone di New York

15 hari lalu

Apple Digugat atas Pengumpulan Data iPhone di New York

Apple bersikeras bahwa semua pengembang meminta izin untuk mengumpulkan data analitik.


Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in One

17 hari lalu

Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in One

Rencana Heru Budi menerapkan program jalan berbayar elektronik atau ERP sebagai strategi pengendalian macet di Ibu Kota mendapat respons akademisi.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

19 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.


Hakim Menangkan Twitter, Tolak Class Action Korban PHK Elon Musk

21 hari lalu

Hakim Menangkan Twitter, Tolak Class Action Korban PHK Elon Musk

Pengadilan Amerika Serikat menolak gugatan class action mantan pegawai Twitter yang dipecat Elon Musk.