TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Usep S. Ahyar melihat wacana interpelasi yang digaungkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan, belum mendesak.
Fraksi PSI berencana mengajukan hak interpelasi karena telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat acara akad nikah putri Rizieq Shihab sekaligus Maulid Nabi di Markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu malam pekan kemarin.
"Pertimbangkan kemendesakannya. Saya lebih setuju langkah PDIP yang memprioritaskan pembahasan APBD 2021, daripada interpelasi," kata Usep saat dihubungi, Kamis, 19 November 2020.
Ia menjelaskan permintaan hak interpelasi biasanya mempunyai target politik. Direktur Populi Centre itu pun mempertanyakan target politik wacana Interpelasi yang dilayangkan PSI. "Ini targetnya apa? Ini justru memancing kegaduhan baru," ujarnya.
Menurut dia, PSI ingin mencari untung dalam rencana interpelasi masalah pelanggaran protokol kesehatan di Ibu Kota. Sebab, proses interpelasi biasanya memunculkan tokoh utama yang bisa diuntungkan. "Dalam interpelasi biasanya muncul bintang interpelasi dan keuntungan bagi yang menjadi bintang itu."
Namun, dalam konteks ini, kata dia, rencana interpelasi justru berpotensi menjadi bumerang yang merugikan PSI. Sebab, proses pemeriksaan pelanggaran protokol kesehatan sebenarnya telah dilakukan hingga Anies Baswedan diperiksa polisi.
"Mau jadi pahlawan malah jadi bulan-bulanan orang nanti. Targetnya apa interpelasi ini," ujarnya. Ia menambahkan sebaiknya PSI melihat urgensi dan kemanfaatan interpelasi.
Hak interpelasi, ia mengimbuhkan, memang bisa digunakan oleh legislatif untuk bertanya kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang telah dibuat. Namun respons terkait dengan pelanggaran kerumunan dari DPRD tidak hanya dengan mengajukan hak interpelasi.
Menurut dia, lebih baik legislator menjadwalkan rencana kerja dengan Pemerintah DKI untuk membahas program penanggulangan Covid-19 yang lebih konstruktif. Dari rapat kerja itu, legislator bersama eksekutif bisa mengevaluasi kebijakan penanggulangan Covid-19 selama ini di Ibu Kota.
"Hak interpelasi cuma bikin kebisingan baru," ujarnya. "Sebab interpelasi resonansinya lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik."
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta akan menggulirkan hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena telah melakukan pembiaran terhadap acara keramaian yang dihadiri ribuan massa di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
"Kami perlu tekankan bahwa pemanggilan ini bukan urusan politik, namun ini adalah tentang penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta. Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Pak Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri,” kata Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DKI Jakarta, melalui keterangan tertulisnya.
