TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta Arifin meminta Front Pembela Islam menurunkan baliho Rizieq Shihab yang dipasang di tempat umum. Pemasangan tersebut dianggap melanggar ketentuan ketertiban umum di Ibu Kota.
"Kami berharap semua baliho-baliho itu diturunkan oleh mereka yang memasang," kata Arifin di Balai Kota DKI, Jumat, 20 November 2020.
Arifin menyatakan bakal menurunkan baliho FPI maupun baliho lainnya yang dipasang sembarangan dengan melibatkan anggota TNI dan Polri, jika mereka tidak menurunkannya sendiri.
Penurunan baliho di tempat umum itu bertujuan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di Ibu Kota. "Jadi mari jaga kota kita agar bisa lebih baik lagi."
Pemasangan baliho, kata dia, hanya boleh di ruang privat. Artinya Pemerintah DKI tidak akan mencopot baliho yang dipasang di ruang privat atau rumah pribadi. "Untuk memasang sesuatu ada aturannya di ruang-ruang publik dan sebagainya kan itu ada aturannya.
Arifin kembali berharap agar siapa pun yang memasang baliho di ruang publik segera mencopotnya. Arifin mengapresiasi pengurus FPI di kawasan Tebet yang dengan sadar menurunkan sendiri baliho yang dipasang di tempat publik.
"Di Tebet diturunkan oleh pengurus," ujarnya. "Anggota TNI maupun dari Satpol PP itu menyaksikan melihat dari mereka yang menurunkan."
Panglima Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman gerah dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.
Jenderal bintang dua ini pun menyampaikan perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.
"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," kata Dudung.
Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas orang yang terlibat mengajak revolusi.
"Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam," ujar Dudung.
