FPI Duga TNI Copoti Baliho Rizieq Shihab karena Instruksi Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman menduga langkah TNI yang ikut menertibkan spanduk bergambar Rizieq Shihab di Ibu Kota merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. "Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya presiden," kata Munarman melalui pesan singkatnya, Jumat, 20 November 2020.

    Ia menjelaskan tugas TNI yang diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Pasal 7 ayat (3) Undang-undang TNI menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

    Menurut dia, masyarakat bisa membaca bahwa langkah TNI mencopot baliho bukan operasi militer perang. "Artinya itu OMSP, dimana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara. Dan rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden," ujar dia.

    Munarman heran kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan.

    "Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baliho dan nakut nakutin FPI," kata dia.

    Panglima Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman gerah dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.

    Jenderal bintang dua ini pun menyampaikan perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.

    "Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," ujar Dudung.

    Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.

    "Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam," kata Dudung.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.