Tito Terbitkan Instruksi Mendagri, Asfinawati Sebut Unjuk Rasa Tak Bisa Dilarang

Asfinawati. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua YLBHI Asfinawati menyatakan buruh dan mahasiswa bakal tetap demo meski ada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020. Dalam instruksi tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalikan penyebaran Covid-19 itu, Mendagri Tito Karnavian mengancam memberhentikan kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan.

"Kami masih akan terus melakukan demo," kata Asfinawati melalui pesan singkatnya, Jumat, 20 November 2020.

Asfinawati menjadi aktivis yang lantang menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai unjuk rasa aturan sapu jagat itu di Ibu Kota.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tersebut diterbitkan setelah terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan massa pada acara Maulid Nabi di Markas FPI Petamburan yang disertai pernikahan putri Rizieq Shihab pada Sabtu malam, 14 November lalu.  

Menurut Asfinawati, Instruksi Mendagri itu juga berpotensi meredam unjuk rasa massa yang selama ini dilakukan di berbagai wilayah. Sebabnya unjuk rasa dianggap berpotensi melanggar protokol kesehatan karena menciptakan kerumunan.

Namun Instruksi Mendagri tidak bersifat mengatur publik, tetapi pejabat daerah. Jadi, unjuk rasa tidak bisa dilarang. "Pembatasan HAM menurut UUD hanya bisa dengan UU," ujarnya. "Unjuk rasa masih tetap bisa dilakukan selama menerapkan protokol kesehatan."

Asfinawati mempertanyakan kebijakan pemerintah yang langsung mengeluarkan Instruksi Mendagri terhadap kerumunan di acara Rizieq Shihab. Padahal banyak aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerumunan.

"Kalau pelarangannya mencegah potensi kerumunan maka kereta, kantor, mall, pasar juga berpotensi ada kemungkinan kerumunan," ujarnya.

Baca juga: Dukung Instruksi Mendagri, DPRD DKI: Pelanggaran Protokol Covid-19 Terjadi di Semua Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneken instruksi untuk para gubernur, bupati, dan wali kota buntut sejumlah kerumunan yang terjadi belakangan ini. "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka Jakarta, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," demikian bunyi paragraf pertama Instruksi Mendagri tersebut.






Utusan Menteri Luar Negeri Malaysia Usulkan Islamofobia Masuk Kategori Kriminal

9 jam lalu

Utusan Menteri Luar Negeri Malaysia Usulkan Islamofobia Masuk Kategori Kriminal

Utusan khusus Menteri Luar Negeri Malaysia menyarankan agar Islamofobia masuk kategori tindakan kriminal


Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

2 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

Duta Besar Norwegia untuk Turki dipanggil karena unjuk rasa pada Jumat, 3 Februari 2023, dikhawatirkan bakal terjadi lagi pembakaran Al Quran


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

4 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

9 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

9 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

10 hari lalu

Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.


Polda Metro Jaya Imbau Demo Perangkat Desa di DPR-MPR Bisa Tertib

10 hari lalu

Polda Metro Jaya Imbau Demo Perangkat Desa di DPR-MPR Bisa Tertib

Polda Metro Jaya mengimbau para perangkat desa bisa demo dengan tertib pada hari ini.


Polemik Lazada Vs Warga Depok: Kronologi, Tuntutan, hingga Hasil Mediasi

10 hari lalu

Polemik Lazada Vs Warga Depok: Kronologi, Tuntutan, hingga Hasil Mediasi

Warga Depok menuntut Lazada agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dari Kelurahan Jatijajar minimal 30 persen sesuai dengan regulasi.


Polda Metro Siagakan 1.713 Anggota Amankan Demo Perangkat Desa di DPR Hari Ini

10 hari lalu

Polda Metro Siagakan 1.713 Anggota Amankan Demo Perangkat Desa di DPR Hari Ini

Polda Metro mengerahkan 1.713 anggota untuk mengamankan demo perangkat desa di DPR hari ini. Diperkirakan ada 100 ribu orang yang demo.


Demo Perangkat Desa di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas

10 hari lalu

Demo Perangkat Desa di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Demo perangkat desa di depan gedung DPR/MPR pagi ini menyebabkan kemacetan panjang, sehingga polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas.