Izin Ormas di Kemendagri Belum Diperpanjang, FPI: Kami Enggak Peduli

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa dari berbagai daerah memadati kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020. Mereka bertujuan menunggu kedatangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia khususnya ke markas besar Front Pembela Islam (FPI). TEMPO / Hilman Fathurrahmam W

    Massa dari berbagai daerah memadati kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020. Mereka bertujuan menunggu kedatangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia khususnya ke markas besar Front Pembela Islam (FPI). TEMPO / Hilman Fathurrahmam W

    TEMPO.CO, Jakarta -Kuasa Hukum organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengakui bahwa organisasinya itu belum memperpanjang perizinan ormas di Kementerian Dalam Negeri sejak Juni 2019.

    Perizinan yang dimaksud itu adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 

    "FPI enggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat," ujar Aziz saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 November 2020. 

    Baca juga : Ternyata, Perpanjangan Izin FPI Belum Disetujui Sejak 2019

    Aziz menerangkan, ormas tidak wajib mendaftarkan ke Kemendagri menurut dia, pendaftaran itu hanya untuk mendapatkan SKT yang nantinya digunakan untuk akses mendapatkan dana bantuan dari APBN. 

    Ia mengatakan selama 20 tahun berdiri, organisasi bentukan Rizieq Shihab itu tak pernah memanfaatkan dana dari SKT. 

    "FPI selama ini mandiri secara dana; tidak pernah minta dana APBN," kata Aziz. 

    Dalam proses perpanjangan yang terakhir, Aziz mengatakan FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah. FPI juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. 

    "Dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup, SKT adalah masalah administrasi saja," kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan memastikan perizinan FPI belum diperpanjang sejak Juni 2019. Ia menjelaskan, pihak FPI sudah pernah mencoba mengajukan perpanjangan. Tapi, permohonan itu belum dikabulkan dan Surat Keterangan Terdaftar belum bisa diperpanjang. 

    "Karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi," kata Benny.

    Perizinan ormas FPI kembali mencuat setelah Panglima Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengancam akan membubarkannya. Menurut Dudung, FPI tak bisa main atur seenaknya terkait pemasangan spanduk dan baliho di Ibu Kota.

    "Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung usai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.

    Dudung gerah dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada Menteri KKP Edhy Prabowo Di Balik Lobster

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dini hari, 25 November 2020.