Pertanda Klaster Perkantoran dan Perjalanan Dinas Akan Naik di Akhir Tahun

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga tampak mengenakan masker saat melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO), di tengah masa pandemi di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.  Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan perkantoran kini menjadi salah satu klaster penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman w

    Warga tampak mengenakan masker saat melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO), di tengah masa pandemi di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan perkantoran kini menjadi salah satu klaster penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman w

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengkhawatirkan klaster perkantoran dan perjalanan dinas akan mendominasi pusat penyebaran Covid-19 ke depan. Sehingga Ombudsman mengingatkan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) DKI Jakarta untuk waspada.

    "Kepatuhan perkantoran dan industri dalam menerapkan protokol kesehatan semakin rendah," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 24 November 2020.

    Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kota Bogor Bertambah 49 Orang, Sembuh 37 Orang

    Kekhawatiran Ombudsman itu ditengarai oleh meningkatnya pergerakan orang dengan munculnya kemacetan di jalan raya serta kepadatan kereta jalur komuter yang terus mendekati angka normal.

    Kondisi ini, lanjut Teguh, sebagai salah satu indikator rendahnya kepatuhan perkantoran dan industri dalam menerapkan protokol kesehatan."Sementara klaster perjalanan dinas diperkirakan akan mulai terasa dampaknya di awal tahun," ujarnya.

    Teguh mengatakan menjelang akhir tahun, dapat dipastikan kantor-kantor pemerintah akan kalap dalam menyerap anggaran termasuk pemberian izin perjalanan dinas bagi pegawainya tanpa mengindahkan kewajiban untuk untuk melakukan isolasi mandiri pasca perjalanan.

    Jika dilakukan pelacakan dari sisi anggaran, lanjut Teguh, akan terlihat jumlah pegawai melakukan perjalanan dinas sangat banyak."Mungkin sama dengan jumlah pelaku kerumunan di tempat-tempat seperti Tebet dan Petamburan dan ini seperti 'silent crowd' (kerumunan diam)," kata Teguh.

    Oleh karena itu, Teguh menyarankan keterlibatan aparat penegak hukum dalam penegakan aturan di dalam peraturan daerah tentang penanganan Covid-19 termasuk penegakan aturan di perkantoran dan perjalanan dinas.

    "Kerumunan massa di Tebet dan Petamburan, juga Megamendung itu hal yang tampak, namun ada pelanggaran yang tidak tampak tapi dampaknya sama dahsyatnya dengan kerumunan massa tersebut, yaitu klaster perkantoran dan perjalanan dinas," kata Teguh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fatwa MUI Nyatakan Vaksin Covid-19 Sinovac Berstatus Halal, Ini Alasannya

    Keputusan halal untuk vaksin Covid-19 itu diambil setelah sejumlah pengamatan di fasilitas Sinovac berikut pengawasan proses pembuatan secara rinci.