Setelah diproses dan melalui berbagai tahap penyelidikan, polisi menetapkan Benny sebagai tersangka. Dalam pengembangannya polisi juga menetapkan mantan juru ukur BPN Paryoto dan Achmad Djufri sebagai tersangka.
Kasus sengketa tanah itu kemudian dilimpahkan polisi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, Benny sama sekali belum pernah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena berada di Australia. Hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka dan buron.
Haris Azhar menjelaskan, di tengah sengketa tanah itu Halim mengajukan pengukuran ulang tanahnya yang berada di samping tanah Benny ke BPN. Dari hasil pengukuran ulang itu luas tanah Halim bertambah, dari yang awalnya tercatat di girik 5 hektare, menjadi 7,7 hektare. Halim pun semakin yakin Benny melakukan pencaplokan tanahnya.
Baca juga: Kliennya Buron Kasus Penyerobotan Tanah, Haris Azhar Ungkap Keganjilan
Di tengah proses sengketa tanah itu pula, Haris menyebut BPN mengeluarkan sertifikat hak milik tanah yang baru untuk Halim. Hal ini yang menurut Haris ganjil, karena sertifikat keluar sehari setelah pengukuran. "SHM keluar di saat obyek tanah sedang diperkarakan di Pengadilan kan tidak boleh," ujar Haris saat dihubungi Tempo.
