Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Epidemiolog: Pernyataan Pemerintah DKI Belum Ada Klaster Maulid Politis

Reporter

image-gnews
Massa memadati kawasan Petamburan, Jakarta Pusat untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Front Pembela Islam (FPI), Sabtu petang, 14 November 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Massa memadati kawasan Petamburan, Jakarta Pusat untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Front Pembela Islam (FPI), Sabtu petang, 14 November 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, JakartaEpidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat bahwa pernyataan pemerintah DKI tentang belum atau telah terjadi klaster akibat kegiatan yang dihadiri pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab di Petamburan dan Tebet, perlu dibuktikan dengan pelacakan maksimal melalui tes swab. "Informasi yang disampaikan pemerintah baik pusat maupun daerah soal Covid-19 saya lihat politis,” kata Tri saat dihubungi, Kamis, 26 November 2020.

Saat ini, kata dia, seharusnya pemerintah berfokus pada pelacakan dan isolasi jika ditemukan kasus. Namun, pelacakan baru bisa dilakukan setelah ditemukan kasus.

Penemuan kasus bisa cepat dilakukan jika pemerintah DKI maksimal menganalisis temuan dan melacaknya. "Dari pelacakan kontak akan terlihat urutan penularannya."

Pernyataan Tri disampaikan sehubungan dengan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari yang mengatakan belum menemukan kasus positif Covid-19 dari kegiatan akad nikah putri Rizieq Shihab sekaligus Maulid Nabi di Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, dua pekan lalu.

Erizon mengakui pemerintah DKI belum melakukan pelacakan (tracing) karena belum menemukan laporan kasus positif dari kegiatan itu. "Belum ada laporan positif dari kegiatan tersebut. Bagaimana mau tracing?" kata Erizon melalui pesan singkatnya, Rabu, 25 November 2020.

Erizon membantah informasi yang beredar bahwa telah terjadi klaster penularan Covid-19 dari kegiatan Maulid Nabi di Petamburan. Menurut dia, informasi yang beredar belum bisa dipertanggungjawabkan karena belum ditemukan kasus positif dari kegiatan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Emang sudah ada kluster di Petamburan? Epidemiolog UI saja bilang sampai saat ini tidak ada kluster itu."

Erizon meminta masyarakat tidak berasumsi terkait adanya klaster baru di Ibu Kota, akibat kegiatan Maulid Nabi kemarin. Sebab, kata dia, penambahan kasus saat ini tidak ada yang terindikasi berasal dari kerumunan tersebut. "Tracing kami berawal dari temuan kasus."

Akan halnya Tri mengatakan setiap kerumunan pasti berpotensi penularan Covid-19. Namun, pemerintah memang tidak bisa langsung menyatakan bahwa telah terjadi klaster dari kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab di Tebet dan Petamburan dengan hanya berbekal rapid test.

"Belum tentu juga yang diperiksa reaktif karena kontak di sana. Selama ini masih rapid test belum swab." Sehingga memang belum membuktikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dugaan Infeksi Cacar Monyet di Jayapura, Epidemiolog: Lesi Bisa ke Alat Kelamin

5 hari lalu

Cacar monyet. WHO
Dugaan Infeksi Cacar Monyet di Jayapura, Epidemiolog: Lesi Bisa ke Alat Kelamin

Cacar monyet atau Mpox bukanlah penyakit yang berasal dari Indonesia.


Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

6 hari lalu

Kuasa hukum pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


4 Poin Amicus Curiae Rizieq Shihab Cs ke Mahkamah Konstitusi

6 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
4 Poin Amicus Curiae Rizieq Shihab Cs ke Mahkamah Konstitusi

Rizieq Shihab Cs mengajukan Amicus Curiae terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke MK. Berikut empat poin isinya.


Rizieq Shihab dan Din Syamsuddin Cs Ajukan Amicus Curiae ke MK

7 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Rizieq Shihab dan Din Syamsuddin Cs Ajukan Amicus Curiae ke MK

Rizieq Shihab dkk menyampaikan empat poin dalam amicus curiae mereka.


Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

7 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Epidemiolog: Kasus Flu Singapura Bisa Bertambah Karena Idul Fitri dan Mudik Lebaran

19 hari lalu

Sejumlah pemudik menunggu jadwal keberangkatan kereta dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024. Sebanyak 17.994 orang meninggalkan Kota Jakarta melalui Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, untuk mudik ke kampung halaman ke berbagai daerah pada H-5 Lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Epidemiolog: Kasus Flu Singapura Bisa Bertambah Karena Idul Fitri dan Mudik Lebaran

Jumlah kasus flu Singapura bisa bertambah lagi seiring momentum Idul Fitri dan mudik Lebaran yang membuat intensitas pertemuan di masyarakat meninggi.


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

40 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

40 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

Anggaran KJMU tahun ini menurun dari awalnya 19 ribu penerima manfaat menjadi tinggal 7 ribu penerima.


Profil Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang Meninggal Usai Salat Dhuha

42 hari lalu

Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Instagram
Profil Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang Meninggal Usai Salat Dhuha

Habib Hasan bin Ja'far Assegaf disebut lahir dan dibesarkan di keluarga ulama Betawi, namun ia memiliki gen Arab yang berasal dari kedua oarang tuanya


Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

43 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Agenda: Penutupan Masa Sidang Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga serta Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin, 4 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

PSI menyatakan konsisten menolak kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.