TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 78 pengelola gedung dan hotel mengajukan izin resepsi pernikahan pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi.
"Sampai saat ini 78 gedung dan hotel telah mengajukan izin untuk melangsungkan resepsi pernikahan dan dinas telah menyetujui sekitar 30 gedung pertemuan dan hotel," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Bambang Ismadi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
Baca Juga: Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott Kantongi Izin Menggelar Resepsi Pernikahan
Awalnya, 30 gedung dan hotel tersebut, kata Bambang, telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) izin operasi diterbitkan Disparekraf DKI Jakarta yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Kadis Parekraf Gumilar Ekalaya.
"Surat tersebut dikeluarkan setelah 30 unit usaha tersebut mengajukan izin dan persentasi lalu kami bersama tim evaluasi dan mereka merevisi hasilnya. Sementara 48 lainnya sedang menunggu jadwal untuk persentasi dan juga evaluasi dan ada yang sedang proses," ujar Bambang.
Bambang menerangkan, proses ini bisa tidak berlangsung lama karena adanya antrean untuk presentasi dan evaluasi lapangan. Namun demikian pihaknya menegaskan tidak menolak pengajuan izin.
"Antreannya banyak, kami evaluasi protokol yang kita tawarkan, terus kita kasih feedback, mereka perbaiki lagi jadi memang cukup ketat supaya masyarakat aman," tuturnya.
Kemudian, Disparekraf DKI meminta beberapa pengelola merevisi standar prosedur keamanan protokol kesehatan sebagian maupun total agar sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov DKI telah mempersiapkan 14 aturan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara resepsi pernikahan, yakni:
1. Memastikan penyedia gedung menyediakan metal detector atau x-ray untuk mendeteksi barang-barang yang dibawa dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh tamu menggunakan pemindai suhu atau thermo-gun.
2. Memastikan semua undangan yang akan hadir di resepsi, dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19.
3. Membatasi jumlah undangan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
4. Jika diawali dengan acara pernikahan, maka akad nikah harus dilakukan dalam waktu seefisien mungkin. Penghulu memakai masker dan sarung tangan. Perias dan wedding organizer wajib memakai masker, sarung tangan dan face shield untuk meminimalisir durasi berkumpul dalam satu tempat yang sama sehingga risiko terpapar coronavirus menipis.
5. Penyajian makanan diharapkan tidak disajikan secara prasmanan.
6. Menyediakan hand sanitizer di lokasi acara seperti di pintu masuk, tempat pengambilan makanan dan beberapa tempat strategis lainnya.
7. Setiap vendor juga wajib membersihkan semua alatnya dengan disinfektan sebelum digunakan.
8. Harus menjamin tidak ada kerumunan tamu. Harus pula ada jaminan menjaga jarak dan tamu yang menyantap hidangan tidak saling mengobrol.
9. Tamu undangan tidak boleh membawa anak usia balita dan lansia 60 tahun ke atas, serta semua tamu memakai masker.
10. Tamu yang suhu badannya 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung.
11. Kehati-hatian dalam pemberian uang amplop dari para tamu.
12. Kursi tamu harus berjarak dan tamu yang mengucapkan selamat tidak diperkenankan naik ke atas panggung untuk mengucapkan selamat atau berfoto bersama keluarga pengantin, cukup dilakukan di depan area panggung yang sudah ditandai.
13. Kursi tamu ditempatkan berjarak.
14. Para tamu yang akan ke luar gedung diatur agar tidak perlu berdesak-desakan saat pulang seusai prosesi pernikahan selesai.
