Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Oga Darmawan mengatakan mulai menerapkan pelayanan publik termasuk delapan inovasi unggulan berbasis informasi teknologi atau IT untuk memangkas praktik pungutan liar atau pungli, korupsi dan gratifikasi.
"Ini diciptakan untuk memudahkan pelayanan dan memangkas praktik pungli, korupsi dan gratifikasi," kata Oga Darmawan di Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
Oga mengatakan delapan inovasi terbaru bertujuan memudahkan warga binaan pemasyarakatan atas kepastian hukum mereka. Dengan komputerisasi yang sudah disiapkan, mereka bisa mengecek remisi hingga pembebasan bersyarat.
"Semua datanya lengkap, hanya dengan menempelkan sidik jari semua data WBP tertera," katanya.
Inovasi berbasis IT selanjutnya, kata Oga adalah penjualan produk makanan yang dijual dengan harga yang sesuai layaknya minimarket. Untuk program tersebut pihaknya melibatkan jerra wallet.
"Jadi tak ada lagi anggapan korupsi jual barang dan jika kunjungan sudah dibuka, keluarga tak repot membawa barang-barang," kata Oga.
Kemudian, Oga mengatakan bila kunjungan kembali normal, pihaknya sudah menyiapkan daftar kunjungan online. Hal itu untuk memudahkan warga yang akan menjenguk tanpa harus datang buru-buru ke lapas.
"Keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan nanti bisa berkunjung kapan, jam berapa, semua sudah tertera. Ini juga untuk mencegah kerumunan," kata dia.
Dengan pelayanan yang diberikan itu, menurut Oga Lapas Narkotika Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang mudah, praktis dan gratis di tengah pandemi Covid-19. Sehingga ke depannya tidak ada lagi alasan pelayanan publik menjadi terhambat.
"Semua inovasi yang kami berikan untuk memudahkan warga dan menciptakan lapas klas IIA Narkotika Jakarta bebas korupsi," ucapnya.
Saat ini juga, menurut dia seluruh pelayanan yang ada sudah berbasis IT, seperti layanan informasi sudah bisa diakses melalui nomor whatsapp dan sosial media, layanan kunjungan dialihkan menjadi layanan video call, dan layanan pengaduan sudah bisa diakses melalui nomor whatsapp dan sosial media.
“Saya berkomitmen dan mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelayanan, menjauhi praktik korupsi, pungli dan gratifikasi. Mari bersama mewujudkan Lapas Narkotika Jakarta menuju wilayah bebas dari korupsi dan bersih melayani," ujarnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) pada 26 November 2020 menggelar penilaian terakhir pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta disambangi tim penilai untuk melihat berbagai fasilitas yang ada. Dalam kunjungan tersebut, tim penilai terjun langsung melihat sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan publik di Pusat Pelayanan Terpadu Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.
Iklan
