PSI Sebut Target Realisasi Pajak pada APBD 2021 DKI Terlalu Optimistis

TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai target pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 43,37 triliun terlalu tinggi. Mereka khawatir dengan target seperti itu berpotensi terjadi defisit anggaran.

Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai realisasi tersebut lebih besar dari target pajak tahun 2019, yaitu Rp 40,3 triliun. Padahal, kata dia, kondisi perekonomian tahun depan penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ekonomi Belum Pulih, Penerimaan Pajak per Oktober Turun Menjadi Rp 826,9 Triliun

Ia khawatir jika terjadi defisit anggaran, tunjangan Pegawai Negeri Sipil akan kembali dipotong. “Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak pada realita,” tutur dia saat membacakan pandangan partainya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Jumat, 27 November 2020.

Pada pemaparan Pemprov DKI, kata Eneng, target pajak dibuat dengan asumsi perekonomian berjalan normal. Kondisi di mana jumlah kasus Covid-19 turun drastis, tak ada gelombang wabah baru, sudah tersedia vaksin dan obat, serta tak ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan bekerja dari rumah.

Padahal, kata Eneng, selama dua pekan terakhir kondisi penyebaran Covid-19 masih di atas seribu orang per harinya. Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI menetapkan target pajak yang kebuh moderat. “Lebih tinggi dari realisasi tahun 2020, namun lebih kecil dibandingkan tahun 2019,” tutur dia.

Menurut Eneng, salah satu caranya adalah dengan mengacu pada cara penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang disusun Kementerian Keuangan. Eneng mengatakan kalau target realisasi pajak APBN tahun 2021 adalah Rp 1.444,5 triliun, atau 93 persen dari tahun sebelumnya Rp 1.545,3 triliun.

Jika merujuk pada cara itu, menurut dia, target pajak pada APBD 2021 adalah 93 persen dikali pendapatan pajak DKI tahun 2019, yaitu Rp 40,3 triliun. “Hasilnya adalah Rp 37,7 triliun. Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti ini,” tutur Eneng.