Golkar: PSI Tolak Usulan Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Waktu Rapat Setuju

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan sikap Partai Solidaritas Indonesia yang memerintahkan menolak usul kenaikan gaji anggota DPRD DKI dan tunjangannya pada 2021. "Kenapa menolaknya baru sekarang, tidak dari awal?" kata Basri saat dihubungi, Selasa, 1 Desember 2020.

Basri menuturkan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad telah setuju dengan usul kenaikan tunjangan dewan dalam rapat pimpinan gabungan. Usul itu sebenarnya telah diajukan sejak dua tahun lalu, tapi baru bisa diakomodasi hari ini.

Usul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kami naikkan tidak ugal-ugalan.”

ia mencontohkan tunjangan perumahan yang naik juga atas penilaian tim appraisal. “Bukan kami yang hitung."

Baco mengaku kecewa dengan sikap PSI yang bersikap tidak konsisten mengenai usul itu. Selain itu, data yang ditunjukkan PSI mengenai besaran anggaran usulan kenaikan dewan juga tidak benar. "Ini namanya pengkhianatan dan PSI membohongi publik dengan data itu," ujarnya.

Usul yang diajukan untuk gaji dan tunjangan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173,2 juta per bulan, belum termasuk potongan. "Take home pay yang saya terima sekarang juga tidak sampai Rp 129 juta. Cuma Rp 98 juta."

Usul itu masih berpotensi berubah karena masih dalam pembahasan. Ia menilai kenaikan upah dewan di saat pandemi ini tidak masalah asal sesuai aturan. "Ketimbang jadi maling dan korupsi. Ini kan sesuai aturan dan tidak akal-akalan."

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar memerintahkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan.

Michael mengatakan tak pantas jika hak anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19. “DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 November 2020.

Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD dengan Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan partai, kata Michael, menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kepada rapat paripurna. “Instruksi partai menolak kenaikan anggaran kerja dewan.” Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas.