TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta tengah menjadi sorotan karena merencanakan kenaikan penghasilan untuk para anggota dewan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2021, DPRD mengusulkan penambahan anggaran kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD mencapai Rp 580 miliar.
Semua fraksi sudah setuju, kecuali Partai Solidaritas Indonesia. PSI bahkan mengancam memberikan sanksi disiplin kepada anggotanya yang menyetujui rencana itu. Berikut adalah perseteruan antara DPRD DKI dan PSI mengenai penambahan anggaran itu.
- Kronologi
Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan usulan kenaikan tunjangan dewan pertama kali muncul dalam rapat pimpinan gabungan panitia khusus kerja tahunan dan revisi tata tertib dewan.
Sebagai ketua Komisi A, Mujiyono mengakselerasikan usulan itu dengan anggaran kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD. Maka muncul angka Rp 580 miliar di Sekretariat DPRD DKI, untuk penambahan tunjangan dan kegiatan yang ada di dewan.
Saat disampaikan ada penambahan Rp 580 miliar, PSI disebut menyetujui penambahan itu. Total tambahan di Sekretariat DPRD mencapai Rp 620 miliar, sebanyak Rp 580 miliar di antaranya untuk berbagai kegiatan dewan.
Baca juga: Rencana Gaji DPRD DKI Naik, Pengamat: Jangan Terlalu Nafsu Saat Ekonomi Anjlok
"Kenapa di forum Badan Anggaran dan pansus tidak protes? Di ujung jalan mereka balik badan," ujarnya.
Anggaran Rp 580 miliar itu diperuntukkan kegiatan dewan selama setahun. Sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dewan tahun depan di antaranya sosialisasi pra Raperda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimbingan teknis fraksi dan kunjungan lapangan komisi.
Selain itu, ada tambahan kuantitas kegiatan sosialisasi perda dari satu kali dalam sebulan menjadi empat kali.
"Uangnya juga tidak masuk kepada kami, tapi ke pihak ketiga yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD."