24 Orang Positif Covid-19 dari Pelacakan Kontak Erat Anies dan Riza Patria

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Anies Baswedan saat hendak menjalani pemeriksaan kesehatan awal di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Desember 2020. Dok: Facebook Anies Baswedan

    Gubernur Anies Baswedan saat hendak menjalani pemeriksaan kesehatan awal di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Desember 2020. Dok: Facebook Anies Baswedan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 24 orang positif Covid-19 dari pelacakan kontak erat dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

    "Kami menegaskan bahwa mereka yang terkonfirmasi positif dari hasil pelacakan kontak tidak menentukan sumber penularannya adalah gubernur ataupun wakil gubernur," kata Widyastuti melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 2 Desember 2020.

    Anies terkonfirmasi positif Covid-19 setelah menjalani tes usap pada Senin, 30 November 2020, sementara Riza Patria pada Jumat, 27 November 2020.

    Widyastuti menuturkan petugas memeriksa 158 orang yang kontak erat dengan gubernur selama periode tracing pada Selasa, 1 Desember kemarin. Hasilnya ditemukan lima orang positif, 111 lainnya negatif dan 42 orang masih menunggu hasil.

    Sedangkan dari 279 kontak erat Wakil Gubernur selama periode tracing 28 November - 1 Desember, hasilnya 19 positif, 185 negatif, dan 75 orang lainnya masih menunggu hasil. "Mereka yang terkonfirmasi positif kemudian menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan sesuai dengan derajat gejala yang dialaminya."

    Saat ini, kata dia, belum ditemukan kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan gubernur baik dari keluarga maupun tim kerja setelah Anies dikonfirmasi positif. "Kepada mereka yang terkonfirmasi positif sedang dalam proses penelusuran lebih lanjut," ujarnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.