TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berharap partai lain di DPRD DKI segera memberikan sikap terkait usulan kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2021.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyebut sikap partainya tetap menolak usulan tersebut.
“Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin pekan depan akan ada partai lain yang juga menyatakan sikap. Apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak,” kata Michael saat memberikan keterangan pers secara daring pada Kamis, 3 Desember 2020.
Senin pekan depan, 7 Desember 2020, merupakan jadwal rapat paripurna dewan yang akan menentukan apakah usulan kenaikan RKT disahkan atau tidak.
Manakala disahkan, kata Michael, pihaknya meminta kebijakan dari Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, dalam pengesahan APBD perlu persetujuan baik dari DPRD maupun Gubernur.
“Kalau gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kementerian Dalam negeri. Di sana pun masih bisa berubah,” ucap dia.
Seperti diketahui sebelumnya, PSI menyatakan sikap menolak usulan kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021. DPW PSI Jakarta bahkan mengeluarkan instruksi kepada anggota legislatifnya di DPRD DKI untuk menolak usulan tersebut.
Michael menyebut tak pantas mengusulkan kenaikan pendapatan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat akibat pandemi Covid-19.
Sikap tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota DPRD lainnya. Salah satunya Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco.
Ia mempertanyakan sikap PSI yang memerintahkan menolak usul kenaikan gaji anggota DPRD DKI dan tunjangannya pada 2021. "Kenapa menolaknya baru sekarang, tidak dari awal?" kata Basri saat dihubungi, Selasa, 1 Desember 2020.
Basri menuturkan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad telah setuju dengan usul kenaikan tunjangan dewan dalam rapat pimpinan gabungan. Usul itu sebenarnya telah diajukan sejak dua tahun lalu, tapi baru bisa diakomodasi hari ini.
Usul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kami naikkan tidak ugal-ugalan.”
Usul yang diajukan untuk gaji dan tunjangan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173,2 juta per bulan, belum termasuk potongan.
"Take home pay yang saya terima sekarang juga tidak sampai Rp 129 juta. Cuma Rp 98 juta."
ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI
