TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, mengatakan dalam pembahasan Rancangan APBD 2021 di komisi tersebut, terdapat sisa anggaran Rp 7,5 miliar.
Adapun pembahasan di komisi tersebut meliputi bidang perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal hingga badan usaha milik daerah atau BUMD.
Menurut Abdul Aziz, sisa anggaran tersebut bakal dialihkan ke dalam pos belanja tidak terduga atau BTT pada APBD 2021.
"Setelah pembahasan RAPBD 2021 kemarin dari komisi kami ada sisa anggaran hasil dari pemangkasan sejumlah kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting," kata Abdul saat dihubungi, Jumat, 4 Desember 2020.
Baca juga: DKI Anggarkan Rp 200 Miliar Beli 4 Lahan Pemakaman Tahun Depan
Komisi Perekonomian DPRD DKI itu, kata dia, telah menyepakati anggaran sebesar Rp 8,67 triliun untuk tahun depan. Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk sejumlah kegiatan perbaikan ekonomi di antaranya pemberian pelatihan kepada UMKM dan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurut dia, selama pandemi ini ratusan ribu pekerja telah diberhentikan. Mereka yang diberhentikan tersebut harus dibantu dengan pembekalan keterampilan. "Sebab untuk mencarikan kerja kembali pemerintah sulit. Jadi yang bisa dilakukan memberikan mereka pelatihan agar bisa membuka usaha."
Sejumlah pelatihan yang telah disiapkan pemerintah di antaranya pelatihan memperbaiki pendingin udara atau AC, montir hingga kerajinan tangan dan tata boga. Sedangkan untuk para pelaku UMKM bakal diberikan pelatihan kewirausahaan.
"Pemerintah DKI belum bisa memberikan stimulus dalam bentuk uang kepada UMKM. Tapi telah memprogramkan pemberian pelatihan usaha dan kemudahan proses izin usaha," ujarnya.
