Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI, Petisi PSI Didukung 1.015 Orang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyerahkan RAPBD 2020 secara simbolis kepada pimpinan DPRD saat rapat paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 November 2020. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, JakartaAndy Budiman, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuat petisi penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta di laman change.org. Sampai Jumat petang pukul 17.43, petisi berjudul “Kami Tidak Rela” itu telah ditandatangani oleh 1.015 orang dari target 1.500 orang. 

Nama sejumlah tokoh seperti Ayu Utami, Olga Lydia, Ananda Sukarlan, Goenawan Mohamad, Yudi Latif, Sarwono Kusumaatmaja, serta Grace Natalie tercantum sebagai penanda tangan petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI itu. Pada bagian deskripsi, mereka menyatakan keberatan terhadap usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD. 

Alasannya, di tengah pandemi Covid-19 ini banyak warga Jakarta yang terdampak secara ekonomi dan tengah berjuang untuk bertahan hidup.

“Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan,” seperti dikutip dari deskripsi petisi tersebut. 

Mereka menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI merupakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Atas dasar itu, para penandatangan menolak kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021 yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna Senin, 7 Desember 2020. “Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri.”

PSI menyatakan sikap menolak usulan kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021. DPW PSI Jakarta bahkan mengeluarkan instruksi kepada anggota legislatifnya di DPRD DKI untuk menolak usulan tersebut. Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyebut tak pantas mengusulkan kenaikan pendapatan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat akibat pandemi Covid-19.






Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

4 jam lalu

Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

Deputi Gubernur DKI bakal dipilih oleh Presiden Jokowi atas usulan dari Pemprov DKI


RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

10 jam lalu

RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

DPRD DKI telah membentuk panitia khusus membahas status Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara


Warga Kampung Bayam Terlantar, DPRD Minta Dinas Cek Janji Anies Baswedan

2 hari lalu

Warga Kampung Bayam Terlantar, DPRD Minta Dinas Cek Janji Anies Baswedan

DPRD DKI meminta Dinas PRKP mempelajari janji yang Anies Baswedan sampaikan ke warga korban penggusuran Kampung Bayam


Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

3 hari lalu

Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

Politikus PSI minta pembangunan jangan berhenti hanya pada pelebaran trotoar, karena justru akan membuat kemacetan bertambah parah.


DPRD Optimistis 3 Program Prioritas APBD DKI Berjalan Maksimal, Didukung Pemerintah Pusat

3 hari lalu

DPRD Optimistis 3 Program Prioritas APBD DKI Berjalan Maksimal, Didukung Pemerintah Pusat

APBD DKI 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi 41,27 persen APBD.


DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda Jadi Propemperda 2023, Ada Kawasan Tanpa Rokok dan Dana Abadi Pangan

3 hari lalu

DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda Jadi Propemperda 2023, Ada Kawasan Tanpa Rokok dan Dana Abadi Pangan

Seluruh Raperda yang telah masuk dalam Propemperda tahun 2023 dapat dibahas bersama DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

3 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

3 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


Minta Heru Budi Hartono Sowan 9 Fraksi, DPRD: Biar Kami Bisa Nikmati Tahun Baru

3 hari lalu

Minta Heru Budi Hartono Sowan 9 Fraksi, DPRD: Biar Kami Bisa Nikmati Tahun Baru

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sowan ke kantor sembilan fraksi di Gedung DPRD.


DPRD DKI Janji Dukung 3 Program Prioritas Heru Budi: Pengendalian Banjir, Macet & Pertumbuhan Ekonomi

3 hari lalu

DPRD DKI Janji Dukung 3 Program Prioritas Heru Budi: Pengendalian Banjir, Macet & Pertumbuhan Ekonomi

DPRD DKI Jakarta mendukung penuh tiga program prioritas dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.