TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan para anggota dewan.
"Saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di media sosial sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 4 Desember 2020.
Prasetyo menyampaikan, hasil rencana kerja tahunan (RKT) yang beredar sama sekali tidak benar. Menurut dia, pihak yang menyebarkannya dipastikan melakukan kebohongan publik. Buktinya, kata dia, lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan.
Baca juga: PSI Versus DPRD DKI Soal Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan
"Selama bertahun-tahun rapat pembahasan di Pansus RKT tidak pernah menetapkan dan memutuskan tentang angka-angka besaran biaya atau belanja. Tetapi berbentuk kegiatan," ujarnya.
Menurut politikus PDIP itu, yang mengalami perubahan adalah kegiatan anggota DPRD yang telah berlaku selama ini dengan bentuk turun ke masyarakat. Misalnya, kegiatan reses serap aspirasi, sosialisasi peraturan daerah, serta usulan tambahan sosialisasi rancangan perda, sosialisasi pilar kebangsaan, serta kunjungan dalam provinsi untuk penguatan penyerapan aspirasi masyarakat.
Prasetyo menuturkan, setiap kegiatan tersebut, anggarannya bukan dikirim ke rekening anggota dewan, melainkan ke rekening penyelenggara yang didampingi staf PNS Sekretariat Dewan.
"Saya juga menekankan bahwa kegiatan turun ke masyarakat justru sebagai bentuk kepedulian anggota DPRD dalam masa pandemi Covid-19," kata dia.
Sebelumnya, rencana kenaikan tunjangan masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. Draf ini kemudian diungkap oleh Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar. Ia menyebut ada kenaikan tunjangan anggota dewan yang cukup besar di RAPBD 2021. PSI pun menolak rancangan tersebut.
Dalam dokumen rancangan anggaran rencana kegiatan tahunan atau RKT yang beredar luas, total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota. Jika ditotal secara keseluruhan 106 anggota maka untuk tahun depan anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun.