TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia alias PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar meminta Gubernur Anies Baswedan mengambil sikap soal usulan kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021.
Menurut Michael, Anies sebagai pemimpin tertinggi di Ibu kota memiliki kewenangan baik untuk menyetujui maupun menolak pengesahan APBD.
“Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021,” kata Michael saat memberikan keterangan pers secara daring pada Ahad, 6 Desember 2020.
Baca juga : Anies Baswedan Jalani Isolasi Mandiri: Rumah Dinas yang Senyap di Akhir Pekan
Menurut Michael, hingga saat ini setidaknya sudah ada satu partai lain selain PSI yang menyatakan sikap menolak usulan kenaikan RKT, yaitu Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan lewat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat.
Michael mengatakan penolakan dari dua partai saja tak cukup untuk membatalkan usulan kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021 yang rencananya disahkan dalam rapat paripurna besok, Senin, 7 Desember 2020. “Kalau memang hanya da partai politik yang menolak sejuah ini, ya, itu besok akan goal di DPRD,” tutur Michael.
Usulan kenaikan RKT anggota DPRD DKI belakangan ramai dibicarakan. DPW PSI pada Senin, 30 November 2020 mengeluarkan instruksi untuk anggota legislatifnya di DPRD DKI Jakarta agar menolak usulan tersebut.
PSI beranggapan kenaikan pendapatan anggota dewan tak pantas dilakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
