Pemkab Bogor Catat Angka KemiskinanTambah 9.26 Persen Efek Pandemi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat ada penambahan warga miskin di wilayahnya menjadi 9,26 persen sebagai efek dari pandemi Covid-19.

    "Sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik). Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini 9,26 persen. Ada peningkatan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Suryanto di Cibinong, Bogor, Senin, 7 Desember 2020.

    Angka kemiskinan tersebut anjlok drastis selama pandemi Covid-19, dari 7,14 menjadi 9,26 persen hingga Juni 2020.

    Menurutnya, dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bogor, angka kemiskinan itu ditargetkan mampu ditekan menjadi 6,23 persen pada 2023.

    Namun, bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi Covid-19 membuat Pemkab Bogor merevisi target.

    "Ya harus realistis. Karena diprediksi juga pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri 2021. Kita tidak bisa memaksakan target itu. Karena ini berpengaruh pada capaian kinerja kepala daerah nanti di akhir masa jabatan," kata Suryanto.

    Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan yang berpengaruh pada struktur penganggaran di daerah, termasuk Pemkab Bogor.

    "Artinya harus ada penyesuaian lagi. Nantinya revisi RPJMD ini menjadi dasar penyusunan program dan anggaran pada 2022," kata dia.

    Namun, tahapan revisi RPJMD masih cukup panjang. Pasalnya, perlu kajian komprehensif dan ekspos di hadapan DPRD Kabupaten Bogor, sehingga Bappeda belum menentukan besaran target yang ingin dicapai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.