TEMPO.CO, Bogor- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyusun berbagai program demi penanggulangan kemiskinan setelah angkanya meningkat akibat pandemi COVID-19. "Dengan kondisi ini kita harus kerja ekstra keras dan lebih serius, sehingga pengambilan kebijakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan seusai Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2020 di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Selasa, 8 Desember 2020.
Pada tahun anggaran 2021 seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan akan menggunakan satu sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk digunakan sebagai sasaran intervensi kegiatan penanggulangan kemiskinan. "Penentuan lokus dan sasaran harus terpadu dari berbagai program atau kegiatan perangkat daerah,” kata Iwan.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencatat penambahan warga miskin di wilayah itu menjadi 9,26 persen lantaran efek pandemi COVID-19.
"Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi,” ujar Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto di Cibinong, Bogor, Senin lalu, 7 Desember 2020. Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen.
Saat ini angka kemiskinan naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14 pada Juni 2020.
Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bogor, angka kemiskinan itu ditargetkan mampu ditekan menjadi 6,23 persen pada 2023. Namun, bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi COVID-19 membuat Pemerintah Kabupaten Bogor merevisi target.
"Ya harus realistis. Karena diprediksi pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri 2021.” Pemerintah Kabupaten tidak bisa memaksakan target itu karena berpengaruh terhadap capaian kinerja kepala daerah pada akhir masa jabatan.
