Tahun Depan, MRT Jakarta Ubah Paket Kontrak Pembangunan Fase Dua

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Salah satu kendala proyek tersebut karena pandemi Covid-19 yang tengah melanda. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Salah satu kendala proyek tersebut karena pandemi Covid-19 yang tengah melanda. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta mengubah paket kontrak pembangunan fase dua jalur Ratangga ruas Bundaran Hotel Indonesia-Kota pada tahun depan.

    "Karena sebelumnya ruas harmoni dan seterusnya gagal lelang. Jadi kami mengubah skema menjadi direct contracting," kata juru bicara PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin saat dihubungi, Rabu, 9 Desember 2020.

    Baca Juga: Menhub Apresiasi Jepang atas Kerja Sama Pembangunan MRT dan Pelabuhan Patimban

    Meski proses pembangunan rute Harmoni-Kota gagal lelang. Pembangunan fase dua dari Bundaran HI hingga Harmoni masih terus berjalan. PT MRT, kata dia, saat ini tengah mempersiapkan pengubahan paket kontrak agar pembangunan fase dua bisa berjalan lancar.

    Awalnya, kata dia lagi, pembangunan fase dua dari Bundaran HI sampai Kota dikerjakan dalam satu paket. Namun tahun depan PT MRT akan mengubahnya dalam dua paket pekerjaan. "Jadi nanti ada stage satu dan dua. Stage satu dari HI sampai Harmoni dan stage dua dari Harmoni sampai Kota," ujarnya.

    PT MRT Jakarta masih terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan masih terus berkoordinasi terkait dengan pengubahan kebijakan ini. Selain itu, MRT juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan JICA terkait pengubahan paket pekerjaan fase dua ini.

    "Dalam waktu dekat akan diumumkan hasil koordinasi pengubahan paket pekerjaan pembangunan fase dua ini."


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.