TEMPO.CO, Jakarta -
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, mengatakan proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke DKI Jakarta masih dalam kajian. Pemerintah belum memutuskan jumlah pendistribusian vaksin ke Ibu Kota.
"Semua masih dalam perencanaan. Belum ada informasi lebih lanjut lagi," kata Wiku melalui pesan singkat, Kamis, 10 Desember 2020. Vaksin Covid-19 dari Sinovac yang tiba 6 Desember 2020 saat ini sudah disimpan di fasilitas penyimpanan milik PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Vaksin yang tiba itu sebanyak 1,2 juta dosis atau setara untuk memvaksin 600 ribu orang.
Baca juga : DKI Mau Beli Vaksin Covid-19, DPRD DKI: Pastikan Warga Tak Jadi Kelinci Percobaan
Sebelumnya Wiku menekankan vaksin yang sudah tiba di tanah air itu menunggu izin Emergency Use of Authorization (EUA) yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Selain vaksin Sinovac yang baru masuk, masih ada berbagai kandidat vaksin lain sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 9860 Tahun 2020, di antaranya AstraZeneca, BioFarma, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.
Jubir Satgas Covid-19 ini juga menjelaskan Badan POM segera melakukan pengujian vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di tanah air. Pengujian itu penting untuk mengeluarkan EUA setelah hasil uji selesai. "Badan POM tentunya berusaha memastikan agar uji yang dilakukan terhadap vaksin dapat sesuai standar dan waktu yang direncanakan," katanya.
Lalu, pemberian vaksin diprioritaskan bagi kelompok yang berisiko tinggi dan rentan tertular Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Kesehatan, di antaranya tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan Pemprov DKI telah menganggarkan pembelian vaksin Covid-19 pada tahun depan. Anggaran pembelian vaksin Covid-19 bakal disiapkan dari dana belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 5,3 trilliun tahun 2021.
"Memang telah disiapkan anggaran pembelian vaksin. Tapi sekarang masih menunggu evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2021," kata Arifin saat dihubungi, Rabu, 9 Desember 2020.
Pembelian vaksin oleh pemerintah daerah masih dilakukan kajian. Pemerintah DKI bakal mengkaji berapa banyak vaksin bakal dibeli tahun depan.
Menurut dia, hal lain yang juga harus dikaji sebelum membeli adalah efektivitas vaksin yang akan diberikan. Selain itu, Pemerintah DKI juga harus berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan didatangkan.
"Sebelum membeli vaksin yang sangat penting adalah berkoordinasi dengan para ahli, apakah bisa memvaksin warga tahun depan. Pastikan jangan sampai warga jadi kelinci percobaan terhadap vaksin yang akan didatangkan," ujarnya.
Jika vaksin itu telah dianggap efektif, kata dia, Pemerintah DKI harus memprioritaskan vaksinasi kepada tenaga medis dan orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat. "Tapi kami harap Pemerintah DKI tidak buru-buru membeli vaksin sebelum keamanan dan kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
