Dapat Dana PEN Rp 1,7 Triliun, MRT Jakarta Akan Akuisisi 51 Persen Saham PT KCI

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Salah satu kendala proyek tersebut karena pandemi Covid-19 yang tengah melanda. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Salah satu kendala proyek tersebut karena pandemi Covid-19 yang tengah melanda. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama MRT Jakarta Wiliam Sabandar akan memanfaatkan dana pinjaman dari PT SMI Rp 1,7 triliun untuk akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Duit pinjaman pemulihan ekonomi nasional tersebut bakal digunakan untuk mengakuisisi saham PT Kereta Api Indonesia di PT Kereta Commuter Indonesia sebesar Rp 51 persen.

    Akuisisi PT KCI ini dilakukan untuk pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek. "Dengan adanya akuisisi saham tersebut akan memberikan kewenangan Pemprov DKI dalam memanfaatkan stasiun dan kawasan sekitar TOD agar dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya," kata William dalam diskusi daring, Kamis, 10 Desember 2020.

    Anggaran pinjaman PT SMI tersebut bakal menambah penyertaan modal daerah (PMD) dari pinjaman badan kerjasama internasional Jepang (JICA) sebesar Rp 3,65 triliun. Total penyertaan modal PT MRT Jakarta tahun depan menjadi Rp 5,3 trilliun.

    Menurut William, Pemprov DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab melakukan aksi korporasi dengan PT KAI untuk mengelola transportasi berbasis rel di Jabodetabek.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan integrasi transportasi menuju 75 persen penggunaan transportasi publik pada 2030. "Sekarang baru 25 persen penggunaan transportasi publik di Jakarta."

    Nantinya, akan ada perusahaan joint venture antara PT KAI dengan MRT Jakarta, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. "PT MITJ ini yang akan mengawal dan mensupervisi pengelolaan stasiun."

    Awalnya, kata dia, pengelolaan stasiun dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan kawasan di sekitarnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan adanya pengalihan saham ini, Pemprov DKI bisa mengelola stasiun di Jabodetabek.

    Kebijakan ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas pada 8 Januari 2019. Saat itu Presiden Jokowi memberikan tiga arahan. Pertama, presiden mengarahkan agar pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek diberikan kewenangannya kepada Pemprov DKI Jakarta dengan pembagian porsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat sebesar 51 persen dan 49 persen.

    Kedua, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan agar memberikan hak pengelolaan atas seluruh stasiun, rute, dan kereta yang ada di DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta.

    Baca juga: MRT Jakarta Dapat Tambahan Modal Rp 1,7 Triliun dari Dana PEN

    "Ketiga, pengelolaan di bawah satu otoritas dan satu manajemen integrasi transportasi akan lebih mudah, berdasarkan pengalaman Presiden dahulu saat menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta," kata Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar.   


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.