TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh warga. Kepala Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan vaksin Covid-19 itu juga harus dipastikan keamanan dan efektivitasnya.
"Proses pengadaan vaksin juga harus transparan dan bebas dari korupsi," kata Nelson melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 15 Desember 2020.
Menurut dia, setelah tidak berdaya dalam melakukan 3T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan 3M (#memakai masker, #mencuci tangan, #menjaga jarak), kegagalan mengelola persoalan vaksin Covid-19 akan berakibat penanganan wabah semakin amburadul. Sebabnya saat ini pemerintah tidak memiliki kejelasan dan target kapan wabah Covid-19 di Indonesia berakhir.
"Sementara jumlah orang yang terinfeksi semakin menjulang tinggi dari hari ke hari dan menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi di Asia Tenggara," ujarnya.
Sebelum mengikuti negara lain yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19, LBH Jakarta meminta pemerintah memperhatikan tiga hal.
Pertama, vaksin Covid-19 harus aman. Saat ini timbul keraguan karena vaksin yang telah diterima minggu lalu dari Sinovac baru akan keluar hasil uji klinisnya pada Januari 2021 dan baru tuntas pada Mei 2021. "Sedangkan pemerintah sudah memboyong vaksin padahal belum lulus uji klinis."
Kedua, vaksin harus efektif mencegah virus.