IDI Menunggu Keputusan BPOM untuk Izin Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi virtual

    Diskusi virtual "Indonesia Siap-siap Vaksinasi" yang diselenggerakan IKA Universitas Padjadjaran yang menghadirkan Ketua Satgas Covid-19 IDI Prof Zoebaeri Djoerban, epidemiolog Dicky Budiman dan Ketua IKA Unpad, Irawati Hermawan. TEMPO/Martha Warta Silaban

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Djoerban mengatakan saat ini IDI menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk izin penggunaan vaksin Covid-19 keadaan darurat atau emergency use authorization. "Ketika sudah keluar izinnya, kami sambut baik, kami dukung," kata Zubairi dalam diskusi "Indonesia Siap-siap Vaksin", yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran, Sabtu, 19 Desember 2020.

    Seperti diketahui, Indonesia memiliki 1,2 juta vaksin buatan Sinovac, perusahaan Tiongkok, yang masih belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan stempel halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang rencananya, vaksinasi akan dilakukan pada Januari 2021.

    Baca Juga: Epidemiolog Minta Jangan Mendewakan Kehadiran Vaksin Covid-19

    Ia menjelaskan sampai ini belum ada satu vaksin pun yang lolos uji klinik fase 3. Tetapi dari 18 jenis vaksin yang sedang dalam uji klinik fase 3, lima diantaranya mendapatkan izin penggunaan darurat. "Karena wabahnya terlalu besar, orang terlalu takut dan untuk menolong rakyat. Maka sebelum fase tiga selesai, maka dengan interim report orang menginginkan EUA, izin dalam jangka pendek, dalam keadaan darurat. Kalau menurut WHO untuk penggunaan jangka panjang adalah menunggu fase uji klinis 3," kata dia.

    Menurut dia, pemakaian berdasarkan interim report yang dilakukan saat ini bisa dibilang cukup berhasil. Sejumlah negara yang sudah menjalankan vaksin untuk keadaan darurat antara lain Rusia, Cina, Inggris, Kanada dan Amerika.

    Ia mengatakan ada lima vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk vaksinasi yang diproduksi oleh PT Bio Farma yaitu AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Phizer/BioNtech dan Sinovac Biotech Itd.

    Kemungkinan izin untuk jangka panjang baru bisa diberikan pada Maret 2021, usai uji klinis fase tiga diselesaikan. Saat ini uji klinis fase tiga tengah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan salah satu relawannya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Dicky Budiman, ahli pandemi dan peneliti keamanan kesehatan global dari Griffith University, Australia menyatakan perlu strategi yang detail dalam hal vaksinasi kepada masyarakat. Termasuk soal penyampaian kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yang belakangan ini malahan angkanya tinggi, di atas 6.000 kasus positif Covid-19 baru per harinya. "Kita harus melandaikan kurva," kata dia.

    Kemudian pemerintah juga harus memberikan edukasi yang tepat tentang vaksin Covid-19 di tengah beredarnya konspirasi tentang vaksin Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Termasuk penolakan vaksin tertentu. Kondisi ini berbeda dengan penduduk di Australia yang menyebutkan 9 dari 10 orang menerima penggunaan vaksin.

    Baik Zubairi maupun Dicky menyatakan setelah vaksinasi, penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) serta 3T (tracing, testing dan treatment) masih harus terus dilakukan. Antara lain karena pandemi ini belum bisa dipastikan akan berakhir dalam waktu dekat, bahkan di akhir tahun 2021. "Vaksinasi harus dibarengi dengan 3M dan 3T," kata Dicky.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto