TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta pemerintah mempersiapkan dengan cermat rencana pelaksanaan pendistribusian bansos Covid-19 mulai tahun depan.
"Pemprov DKI Jakarta perlu persiapkan dengan cermat rencana pelaksanaan bansos BLT yang akan dilakukan tahun depan," kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Senin, 21 Desember 2020.
Mujiyono memperkirakan ada enam kendala yang harus diperhatikan Pemerintah DKI dalam pendistribusian BLT itu. Pertama adalah perbaikan existing data yang berhak, tapi belum masuk.
Baca juga : Ternyata, Bansos Covid-19 DKI Tahun Depan Berupa Duit Rp 300 Ribu Tiap Bulan
Sebabnya Mujiyono menemukan kejadian ada di warga di berapa wilayah yang berinisiatif membagi dua paket bansos Covid-19 untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan, tapi belum mendapatkan.
Kedua, mengakomodir warga yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja yang belum masuk daftar penerima bantuan. Ketiga, pemerintah harus memutuskan secara tegas penerima memiliki rekening bank dengan syarat buka rekening yang lunak. "Setoran awal terjangkau misalnya Rp 50 ribu."
Keempat, lanjut Mujiyono, poin ketiga dimaksudkan agar tidak terjadi antrian bila distribusi di kantor pos yang berpotensi terjadi kerumunan dan melanggar protap kesehatan.
Kelima adalah pengawasan harus diperketat baik eksekutif, legislatif dan dibantu gugus tugas covid RT RW yang sudah terbentuk di seluruh Ibu Kota agar enam bulan rencana pelaksaannya menjadi baik dan lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat.
"Terakhir jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ujarnya.
