“Penelitian pendahuluan atau prasurvey secara scientific yang dapat mengidentifikasi titik jatuhnya air, aliran air, dan debet air atau lebih dikenal dengan flood simulation,” ucap Zita.
Studi pendahuluan menjadi penting sebagai dasar pembentukan rencana infrastruktur penanggulangan banjir Jakarta.
Rencana tersebut memuat rencana perluasan sungai atau kali, normalisasi dan naturalisasi, revitalisasi situ, danau embung, dan waduk, perluasan RTH, sistem informasi banjir, pembangunan drainase vertikal, pembangunan polder secara multi tahun, serta program infrastruktur terkait lainnya.
Pansus Banjir DPRD DKI mengunjungi Surabaya untuk belajar penanganan banjir dari Wali Kota Tris Rismaharini/ Dok: DPRD DKI
Rekomendasi kedua adalah perihal kebijakan sistem peringatan dini dan evakuasi banjir Jakarta.
Menurut Zita, Bank Indonesia mencatat akibat sistem peringatan yang kurang baik pada banjir Jakarta tahun ini ada 461 wilayah mengalami pemadaman listrik serta ratusan kendaraan roda dua dan empat yang terbawa arus.
Terendamnya pool taksi Bluebird di Kramat Jati, Jakarta Timur saat banjir 1 Januari 2020 menyebabkan kerugian Rp 406 miiar. Ada pula data yang dihimpun tim Advokasi Korban Banjir Jakarta juga menyebutkan 265 orang mengalami kerugian harta benda hingga Rp 44,5 miliar.
“Oleh karena itu pansus banjir merekomendasikan kepada Pemprov untuk segera merumuskan SOP penanganan banjir yang dimulai dari pra hingga pascabencana,” ucap Zita.
Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI: Pemprov DKI Tak Punya Kemauan Kuat Atasi Banjir Jakarta
Rekomendasi ketiga pansus banjir berkaitan dengan kebijakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tak dapat mengandalkan kekuatan infrastruktur semata. Perlu ada partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya penanggulangan banjir.
