Kota Depok Batasi ASN Pergi Keluar Daerah di Libur Natal dan Tahun Baru, Sebab..

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Depok di Provinsi Jawa Barat membatasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kota bepergian keluar daerah selama libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Jumat, 25 Desember 2020 mengatakan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok beserta keluarga mereka diminta tidak bepergian ke luar daerah selama libur akhir tahun ini.

Baca juga : 70 Persen Siswi SMP Kota Depok Konon Sudah Tak Perawan, Kadis Perlindungan Anak Kaget

ASN yang hendak melakukan perjalanan ke luar daerah, menurut Surat Edaran Wali Kota Depok, harus mempertimbangkan peta zonasi risiko penularan COVID-19 serta memperhatikan kebijakan dan peraturan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar-masuk orang.

Menurut Surat Edaran Wali Kota yang berlaku hingga 8 Januari 2021, aparatur sipil negara yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah semasa libur akhir tahun juga harus mematuhi protokol perjalanan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus corona.

Pemerintah Kota Depok juga memperketat pemberian izin cuti bagi ASN selama libur Natal dan Tahun Baru.

Menurut Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 800/614-Huk/BKPSDM, kepala perangkat daerah harus menerapkan pengaturan ketat, selektif, dan akuntabel dalam memberikan izin cuti di luar cuti bersama kepada ASN.

Pemberian izin cuti, menurut surat edaran tersebut, harus mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kepentingan ASN serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kepala perangkat daerah diminta memastikan pegawainya mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Wali Kota dan mengenakan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

ANTARA






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

1 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

1 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Viral Wakil Ketua DPRD Kota Depok Suruh Push Up Hingga Tendang Supir Truk

2 hari lalu

Viral Wakil Ketua DPRD Kota Depok Suruh Push Up Hingga Tendang Supir Truk

Wakil Ketua DPRD Kota Depok terekam melakukan perbuatan semena-mena terhadap seorang sopir truk.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

2 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

2 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

4 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

5 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

6 hari lalu

Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

Wali Kota Depok Mohammad Idris menuding pembangunan Kota Depok bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga PDI Perjuangan yang masuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).