Pemprov DKI Mau Tarik Rem Darurat, Fraksi Gerindra Ingatkan Masalah Sosial

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet, di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Penutupan taman terbuka ini untuk mencegah kerumunan warga di masa PSBB transisi di Jakarta selama masa libur  Natal dan Tahun Baru. ANTARA/Galih Pradipta

    Kondisi Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet, di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Penutupan taman terbuka ini untuk mencegah kerumunan warga di masa PSBB transisi di Jakarta selama masa libur Natal dan Tahun Baru. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan rencana pemerintah menarik rem darurat untuk menekan penularan Covid-19 di Ibu Kota, menjadi keputusan yang sulit.

    "Karena selama ini segala upaya sudah dilakukan, tapi tetap belum mampu mencengah penularan Covid-19," kata Rani melalui pesan singkatnya, Selasa, 29 Desember 2020.

    Baca juga : Sebut Rem Darurat Tak Efektif, Fraksi PAN: Fokuskan Tingkatkan Imunitas

    Menurut Rani, kebijakan rem darurat hanya bisa menekan sementara penularan wabah ini. Jka indikator sudah menunjukan angka yang kritis, kata dia, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menarik rem darurat dengan perhitungan yang harus matang dan bersiap terhadap dampaknya.

    Salah satu dampak yang harus disiapkan adalah ancaman masalah sosial dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. "Masa pandemi ini masyarakat sudah berkejaran dengan waktu. Masyarakat mungkin terancam kelaparan karena banyak yang diputus pekerjaannya."

    Menurut dia, efek limitasi jika diperketat adalah semakin banyak pengangguran. Bahkan pengetatan pembatasan sosial berskala besar bakal berdampak pada psikologis warga. "Masyarakat bisa merasa putus asa, kecewa dan tingkat kriminalitas pun melonjak," ujaran. "Ini yang harus diantisipasi."

    Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan pemerintah mempersiapkan sejumlah kebijakan sebelum menarik rem darurat. Politikus Demokrat itu menyarankan Pemerintah DKI lebih dulu membangun sensitifitas krisis masyarakat bahwa kondisi pandemi Covid-19 masih belum bisa dikendalikan.

    "Pengumuman perkembangan kasus-kasus baru dan ha-hal lain seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada saat awal pandemi perlu dilakukan kembali sehingga kewaspadaan masyarakat dapat ditingkatkan," kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Senin, 28 Desember 2020.

    Selain itu, pemerintah mesti membatasi dengan ketat kedatangan warga negara asing karena adanya kasus varian baru Covid-19. Kapasitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 pun harus segera ditambah. "Bangun kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan."

    Mujiyono juga menyarankan pemerintah memperbanyak lokasi isolasi mandiri dengan menyewa hotel, apartemen, dan rumah susun yang memungkinkan dilengkapi dengan petugas yang telah terlatih.

    Pemerintah, menurut dia, juga perlu membangun gerakan swab PCR massal selama masa PSBB Transisi. "Lakukan contact tracing dengan lebih baik dan bangun kerjasama dengan pemerintah daerah Bodetabek untuk melakukan sinergi kebijakan terkait pelaksanaan PSBB."

    Ia juga meminta pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan dan pengawasan warga yang masuk ke Jakarta lewat jalur darat, laut dan udara. "Lakukan pengawasan protokol kesehatan dan Penegakan Perda 2 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh stakeholder dan TNI/Polri," ujarnya.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?