Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FPI Pernah Mesra dengan Pemerintah hingga Pelopor Aksi Bela Islam

Reporter

image-gnews
Sejumlah atribut Front Pembela Islam (FPI) dan baliho bergambar Rizieq Shihab dibawa setelah dicopot dari kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sejumlah atribut Front Pembela Islam (FPI) dan baliho bergambar Rizieq Shihab dibawa setelah dicopot dari kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, terbit kemarin, Rabu, 30 Desember 2020.

Dalam pertimbangannya, ada tujuh alasan pemerintah melarang FPI beraktivitas. Pertama adalah tudingan isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal organisasi masyarakat. Selain itu, masa berlakunya surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai Ormas di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019.

Alasan lainnya adalah tudingan bahwa pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan anggota FPI, kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme. FPI juga disebut kerap melakukan razia atas dasar penilaian sendiri. Padahal, hal itu tugas dan wewenang aparat hukum.

Berikut peristiwa dan fakta tentang FPI:

  1. Pernah mesra dengan pemerintah

FPI tak selamanya berseberangan dengan pemerintah. Ada masa FPI pernah mesra dengan pemerintah untuk mengamankan agenda-agenda tertentu. FPI berdiri pada 17 Agustus 1998, tiga bulan setelah Soeharto lengser. Dilakukan di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Cempaka Putih, Tangerang, deklarasi pendirian FPI dihadiri oleh ratusan ulama, habib, mubalig dan santri dari Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Rizieq Shihab dipilih menjadi Ketua FPI pertama.

Majalah Tempo edisi 9 Juni 2008 menulis, seorang sumber mengatakan kala itu ulama dan habib sepuh memilih Rizieq menjadi ketua FPI karena dinilai muda, lugu, dan tidak punya afiliasi politik. FPI menjadi sorotan ketika sejumlah anggotanya menjadi bagian dari pasukan PAM Swakarsa --sekumpulan orang yang mengamankan sidang MPR dari demo mahasiswa.

Saat itu, FPI adalah salah satu kelompok yang mendukung Presiden B.J. Habibie menjelang Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. FPI juga pernah diterjunkan ketika DPR membahas Rancangan UU Keadaan Darurat.

RUU yang diajukan Mabes TNI itu diprotes mahasiswa. Santer terdengar bahwa Rizieq aktif terlibat dalam Pam Swakarsa karena disokong Wiranto. Tapi Wiranto membantah. "Itu rumor yang dilempar orang dengan tujuan tertentu," kata dia kala itu.

  1. Mendukung Wiranto

Kedekatan FPI dengan Wiranto berlanjut ketika ratusan milisi FPI menggeruduk kantor Komnas HAM memprotes pemeriksaan Panglima ABRI itu dalam kasus Mei 1998. Pada Pemilu 2004, FPI kembali mendukung Wiranto sebagai calon presiden yang melawan Susilo Bambang Yudhoyono.

  1. Beroposisi dengan pemerintahan SBY

Di era SBY, FPI menjadi salah satu organisasi yang kerap melancarkan kritik kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu. Rizieq bahkan pernah menyatakan akan menggulingkan SBY. Kala itu, FPI menuntut pemerintah membubarkan kelompok Ahmadiyah.

"Jika tidak kami akan berjihad menggulingkan SBY," kata Rizieq seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 21 Februari 2011. Jargon revolusi menjadi mantra petinggi FPI ketika isu ini bergulir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munarman yang saat itu menjadi juru bicara FPI juga mengutarakan hal tersebut. "FPI akan jadi Ben Ali Tunisia. Indonesia akan jadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokkan isu," kata Juru Bicara FPI Munarman melalui saluran telepon pada Kamis, 10 Februrari 2011. 

Munarman menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang. Dalam peringatan Hari Pers Nasional itu presiden mengungkapkan ormas yang terbukti melanggar hukum melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang menewaskan tiga orang.

  1. Terlibat aksi kemanusiaan tsunami 2004

Dalam peristiwa bencana tsunami di Aceh, 24 Desember 2004 relawan FPI turut mengevakuasi korban. Berkaos putih dengan tulisan 'Duka Aceh, Duka Kita Semua', setiap pagi ratusan anggota FPI saat itu keluar dari Taman Makam Pahlawan, kawasan Peuniti, Banda Aceh. FPI menurunkan 400 orang.

Kepala Operasional Relawan FPI Ustad Mahsuni Kaloko, saat itu menceritakan langkah awal yang menjadi pekerjaan FPI begitu turun dari pesawat adalah membersihkan Masjid Raya Baiturrahman.  "Ada 50 mayat yang saat itu terserak di sana," ujar Mahsuni pada Kamis, 30 Desember 2004.

Di masjid terbesar yang menjadi ikon kota Banda Aceh itu, Mahsuni mendirikan posko bersama 175 orang lain dari HTI, FPI, PII, GPI, MMI, dan Mer-C. Dalam evakuasi, relawan FPI  yang menemukan jenazah juru bicara Polda Aceh kala itu, Sayed Husaini. 

  1. Penggerak Aksi Bela Islam

FPI salah satu organisasi Islam yang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena pidatonya soal budidaya ikan kerapu yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok dituding menista Islam.

FPI menggelar demonstrasi yang dinamainya dengan Aksi Bela Islam pada 4 Oktober 2016. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), lembaga yang kala itu dipimpin Ma'ruf Amin, juga menghelat aksi serupa.

Aksi Bela Islam berlanjut berkali-kali, yang paling masyhur pada 4 November 2016 atau Aksi 411 dan 2 Desember 2016 alias Aksi 212. Dari aksi ini terbentuk Presidium Alumni (PA) 212 yang kemudian mengadakan Reuni 212 di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2017.


ADAM PRIREZA | ROSSENO AJI | LANI DIANA | JOJO RAHARJO | TEMPO.CO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Pj Gubenur Aceh Achmad Marzuki (ketiga kanan) saat melihat denah pembangunan living part Rumoh Geudong di sela peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023. Presiden Jokowi resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial sebanyak 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry
Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

Pekerja proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh menemukan tulang-belulang manusia diduga korban pelanggaran HAM berat. Lokasi tersebut adalah salah satu situs tempat terjadinya penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


SBY Rela Ngebut Bkin Lukisan untuk Prabowo Selama 10 Jam

8 jam lalu

Capres Prabowo Subianto nampak satu meja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024 dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2204. TEMPO/Adinda Jasmine
SBY Rela Ngebut Bkin Lukisan untuk Prabowo Selama 10 Jam

SBY berharap, Prabowo akan kokoh kuat seperti batu karang untuk memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menegakkan hukum.


SBY Hadiahkan Prabowo Lukisan Kemenangan Standing Firms Like Rocks

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) tiba dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dalam acara silahturahmi ini, SBY memberikan hadiah khusus berupa lukisan kepada Prabowo.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SBY Hadiahkan Prabowo Lukisan Kemenangan Standing Firms Like Rocks

Dengan suguhan lukisan yang menggambarkan batu karang diterpa ombak itu, Prabowo mengaku terharu dan akan menempatkan lukisan tersebut di Istana.


SBY di Bukber Demokrat: Jangan Melukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo jadi Presiden

11 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) tiba dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dalam acara silahturahmi ini, SBY memberikan hadiah khusus berupa lukisan kepada Prabowo.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SBY di Bukber Demokrat: Jangan Melukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo jadi Presiden

SBY bersaksi bahwa dukungan rakyat di lapangan terhadap Prabowo memang sangat kuat. Dia bahkan menyebutnya sebagai sebuah sejarah.


SBY: In You Bapak Prabowo, We Trust

16 jam lalu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SBY: In You Bapak Prabowo, We Trust

SBY mengungkap soal anggaran politik semakin besar karena adanya politik uang yang merajalela saat buka puasa bersama Prabowo.


Prabowo Kenang Bersama SBY di TNI: Awalnya Satu Angkatan

18 jam lalu

Capres Prabowo Subianto nampak satu meja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024 dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2204. TEMPO/Adinda Jasmine
Prabowo Kenang Bersama SBY di TNI: Awalnya Satu Angkatan

Prabowo Subianto berterima kasih sekaligus memuji mantan Presiden RI ke-6 SBY dalam acara buka bersama Partai Demokrat.


Prabowo Datang ke Bukber Demokrat Didampingi AHY, Disambut SBY

20 jam lalu

Capres Prabowo Subianto nampak satu meja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024 dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2204. TEMPO/Adinda Jasmine
Prabowo Datang ke Bukber Demokrat Didampingi AHY, Disambut SBY

Prabowo Subianto tampak menghadiri acara buka bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. Didampingi AHY, Prabowo disambut oleh SBY.