Pengamat Sarankan Risma Benahi Data Penduduk Miskin

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tri Rismaharini dilantik sebagai Menteri Sosial RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020. (tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma membagi tugas dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menyelesaikan masalah sosial di Ibu Kota. Menurut Nirwono, Risma tidak perlu melakukan blusukan ke kawasan kumuh di DKI Jakarta.

"Harus dibagi dengan jelas mana yang menjadi tugas Pemprov DKI dan mana yang menjadi tugas utama Mensos yang fokusnya se-Indonesia," ujar Nirwono melalui pesan singkatnya, Jumat, 1 Januari 2021. Senin lalu, Risma blusukan ke kolong jembatan di dekat kantornya di Pengangsaan, Jakarta Pusat.

Sebagai menteri, kata Nirwono, Wali Kota Surabaya itu, semestinya berfokus pada penyelesaian masalah sosial di perkotaan seluruh Indonesia. Nirwono menyarankan Risma bekerja untuk memverifikasi data penduduk miskin dan pengangguran secara akurat.

Baca juga: Risma Mulai Blusukan di DKI, Dinilai Pengamat Diproyeksikan Jadi Gubernur DKI

Selama pandemi Covid-19 ini, kata dia, berpotensi terjadi lonjakan penduduk miskin dan pengangguran. Dengan pencatatan yang baik maka diharapkan bantuan tunai yang bakal diberikan pemerintah tepat sasaran.

"Terobosan program bansos, tidak sekadar mentransfer uang ke masyarakat saja, tapi bagaimana program ketahanan keluarga selama pandemi terbangun."

Nirwono menambahkan Risma mempunyai pekerjaan rumah dalam memastikan peran ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga,  mendampingi anak belajar daring dan membantu suami menambah penghasilan. Risma disarankan melihat data di media sosial maupun big data yang ada di instansinya.

"Risma harus bisa memastikan ketahanan keluarga selama pandemi ini. Bagaimana mendorong usaha rumahan untuk ibu atau suami yang kena PHK atau menganggur selama pandemi ini," ujar dia.

Selain itu, Risma bisa memanfaatkan data jumlah penduduk miskin untuk program pengentasan kemiskinan sampai dengan 2024 atau hingga 2030. Sedangkan, Pemerintah DKI, kata dia, bisa memverifikasi data jumlah penduduk miskin DKI dengan data BPS, Kemensos, dan DKI. "Sehingga tidak ada lagi perbedaan data," ujarnya.

Berbekal data itu, Pemerintah DKI bisa membuat program pengentasan kemiskinan, penataan kampung miskin, pembangunan rusunawa untuk merelokasi penduduk miskin yang tinggal di kampung kumuh atau terkena pembangunan kota. "Bahkan revitalisasi sungai, situ, danau, embung, waduk, dan kawasan rawan bencana."






Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

5 jam lalu

Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

Anies Baswedan mendapat kartu tanda anggota Pemuda Pancasila dengan nomor keanggotaan 0000007.


Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

8 jam lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

8 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

10 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

11 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

11 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

Kemenkeu bakal membahas ulang standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia (World Bank).


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

12 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

12 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

13 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

13 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.