Pengamat Sarankan Risma Benahi Data Penduduk Miskin

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tri Rismaharini dilantik sebagai Menteri Sosial RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020. (tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

    Tri Rismaharini dilantik sebagai Menteri Sosial RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020. (tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma membagi tugas dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menyelesaikan masalah sosial di Ibu Kota. Menurut Nirwono, Risma tidak perlu melakukan blusukan ke kawasan kumuh di DKI Jakarta.

    "Harus dibagi dengan jelas mana yang menjadi tugas Pemprov DKI dan mana yang menjadi tugas utama Mensos yang fokusnya se-Indonesia," ujar Nirwono melalui pesan singkatnya, Jumat, 1 Januari 2021. Senin lalu, Risma blusukan ke kolong jembatan di dekat kantornya di Pengangsaan, Jakarta Pusat.

    Sebagai menteri, kata Nirwono, Wali Kota Surabaya itu, semestinya berfokus pada penyelesaian masalah sosial di perkotaan seluruh Indonesia. Nirwono menyarankan Risma bekerja untuk memverifikasi data penduduk miskin dan pengangguran secara akurat.

    Baca juga: Risma Mulai Blusukan di DKI, Dinilai Pengamat Diproyeksikan Jadi Gubernur DKI

    Selama pandemi Covid-19 ini, kata dia, berpotensi terjadi lonjakan penduduk miskin dan pengangguran. Dengan pencatatan yang baik maka diharapkan bantuan tunai yang bakal diberikan pemerintah tepat sasaran.

    "Terobosan program bansos, tidak sekadar mentransfer uang ke masyarakat saja, tapi bagaimana program ketahanan keluarga selama pandemi terbangun."

    Nirwono menambahkan Risma mempunyai pekerjaan rumah dalam memastikan peran ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga,  mendampingi anak belajar daring dan membantu suami menambah penghasilan. Risma disarankan melihat data di media sosial maupun big data yang ada di instansinya.

    "Risma harus bisa memastikan ketahanan keluarga selama pandemi ini. Bagaimana mendorong usaha rumahan untuk ibu atau suami yang kena PHK atau menganggur selama pandemi ini," ujar dia.

    Selain itu, Risma bisa memanfaatkan data jumlah penduduk miskin untuk program pengentasan kemiskinan sampai dengan 2024 atau hingga 2030. Sedangkan, Pemerintah DKI, kata dia, bisa memverifikasi data jumlah penduduk miskin DKI dengan data BPS, Kemensos, dan DKI. "Sehingga tidak ada lagi perbedaan data," ujarnya.

    Berbekal data itu, Pemerintah DKI bisa membuat program pengentasan kemiskinan, penataan kampung miskin, pembangunan rusunawa untuk merelokasi penduduk miskin yang tinggal di kampung kumuh atau terkena pembangunan kota. "Bahkan revitalisasi sungai, situ, danau, embung, waduk, dan kawasan rawan bencana."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.