TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan Pemerintah Provinsi perlu mengoptimalkan fungsi gugus tugas penanganan Covid-19 tingkat RT/RW dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan. Menurut dia, gugus tugas yang dibentuk sejak dua bulan lalu itu perlu bekerja secara optimal.
“33 ribu gugus tugas di seluruh DKI harus berperan maksimal di lingkungan masing-masing,” ujar dia lewat pesan teks pada Ahad, 3 Januari 2021. Apalagi, Pemerintah DKI telah menganggarkan Rp 8,3 miliar untuk gugus tugas itu.
Anggaran itu ditujukan untuk melengkapi tim gugus tugas dengan berbagai perlengkapan, seperti thermogun, hand sanitizer, sabun cuci tangan cair, serta cairan disinfektan.
Mujiyono merinci, di Jakarta Pusat terdapat 4.559 gugus tugas tingkat RT dan 389 tingkat RW. Selanjutnya, di Jakarta Utara 5.279 gugus tugas tingkat RT dan 454 tingkat RW; Jakarta Barat 6.499 tingkat RT dan 586 tingkat RW; Jakarta Selatan 6.077 tingkat RT dan 579 tingkat RW; Jakarta Timur 7.929 tingkat RT dan 709 tingkat RW; serta Kepulauan Seribu 127 gugus tugas tingkat RT dan 24 tingkat RW.
Total, ada 33.211 gugus tugas tingkat RT dan RW di enam kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta. Wilayah Jakarta Timur mendapat alokasi anggaran paling besar, yaitu Rp 2,15 miliar. Jakarta Barat Rp 1,77 miliar, Jakarta Selatan Rp 1,66 miliar, Jakarta Utara Rp 1,44 miliar, Jakarta Pusat Rp 1,23 miliar, serta Kepulauan Seribu Rp 37 juta.
Mujiyono juga mengatakan Pemerintah DKI Jakarta perlu mengambil kebijakan rem darurat alias emergency brake di tengah kondisi bertambahnya positif Covid-19. Salah satu alasannya, kata dia, adalah kondisi peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
“Dua pekan saja agar (kasus Covid-19) melandai dulu.” Ia mengakui, ini pilihan yang sulit di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk.
