Pengacara Akan Buktikan Pasal Penyidik untuk Rizieq Shihab Kabur dan Tak Sinkron

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim tunggal Akhmad Sahyuti memimpin jalannya sidang gugatan praperadilan atas nama Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 4 Januari 2021. Sidang gugatan praperadilan perdana tersebut terkait penetapan tersangka Muhammad Rizieq Shihab terkait kasus penghasutan kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, 14 November 2020 yang lalu. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

    Hakim tunggal Akhmad Sahyuti memimpin jalannya sidang gugatan praperadilan atas nama Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 4 Januari 2021. Sidang gugatan praperadilan perdana tersebut terkait penetapan tersangka Muhammad Rizieq Shihab terkait kasus penghasutan kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, 14 November 2020 yang lalu. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kuasa hukum pemimpin Front Persaudaraan Islam atau FPI Rizieq Shihab Kamil Pasha cs akan merinci bukti-bukti yang akan disampaikan dalam agenda sidang praperadilan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan, hari ini, Rabu, 6 Januari 2021. “Kami akan membuktikan bahwa terdapat kekaburan atau ketidaksinkronan pasal-pasal antara penyelidikan dan penyidikan perkara pemohon,” kata Kamil, Rabu, 6 Januari 2021.

    Sidang praperadilan dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB, dipimpin hakim tunggal Akhmad Sahyuti dan panitera pengganti Agustinus Endri.

    Hal-hal yang dinilai kabur adalah:

    --Pasal 160 KUHP, yang diduga semata hanya digunakan untuk menahan Rizieq sebagai orang yang kritis terhadap ketidakadilan.

    --Tidak adanya bukti materiil yang wajib ada bagi penyidik jika hendak menjadikan tersangka Rizieq dengan Pasal 160 KUHP.

    --Tidak adanya penetapan kedaruratan kesehatan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 48 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan, yang merupakan bukti kunci atau wajib ada jika penyidik hendak menjadikan tersangka Rizieq dengan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan

    --Pemanggilan terhadap Pemohon dan saksi-saksi yang tidak sah atau tidak sesuai hukum acara sebagaimana KUHAP.

    --Tidak tercapainya minimal dua alat bukti untuk menjadikan tersangka Pemohon atau Rizieq.

    --Adanya dua surat perintah penyidikan untuk satu laporan terhadap Rizieq. Hal itu tidak ada dasarnya dalam KUHAP atau Hukum Acara Pidana.

    "Detailnya nanti akan kami sampaikan di persidangan.” Intinya, kata Kamal, bukti-bukti itu menunjukkan bahwa penetapan tersangka kliennya sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan.

    Pada sidang sebelumnya, Polda Metro Jaya selaku termohon pertama, menyatakan semua permohonan yang disampaikan kuasa hukum Rizieq, di antaranya tentang ketidaksesuaian antara penyelidikan dengan penyidikan, pengenaan Pasal 160 KUHP, penetapan tersangka hingga penahanan semua telah dijalankan sesuai peraturan secara profesional.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Perlu Diketahui Tentang Kemenangan Indonesia di Thomas Cup 2020

    Kemengan Jonatan Christie di Thomas Cup 2020 menandai kemenangan Tim Merah Putih. Sejumlah catatan ditorehkan oleh regu yang menang atas Cina ini.