Wagub DKI: Warga yang Tolak Jalani Vaksinasi Covid-19 Bakal Didenda Rp 5 Juta

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wagub DKI Jakarta Riza Patria menghadiri peluncuran "Program Beasiswa 1.000 Sarjana untuk Generasi Muda DKI Jakarta" yang diinisiasi oleh Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta, Selasa, 24 November 2020. Dari hasil penelusuran kontak Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Riza terkonfirmasi positif Covid-19 karena tertular dari staf pribadinya yang tertular dari lingkungan keluarganya. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat di Ibu Kota yang menolak vaksinasi Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.

"Pemerintah memiliki UU Kesehatan, Kekarantinaan, kemudian ada PSBB yang jadi landasan kami untuk berbagai sikap dan kebijakan termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan Cov8f-19," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021.

Ketetapan sanksi ini tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.

Perda yang mengamanatkan sanksi ini, kata Riza, dikeluarkan dengan pertimbangan maraknya kasus warga yang membawa lari jenazah Covid-19, penolakan penguburan jenazah di pemakaman khusus, hingga penolakan dilakukan tes usap (PCR).

Baca juga: MRT Jakarta Optimistis Target 65 Ribu Penumpang, Dirut: Vaksin Sudah Ada

Untuk mengantisipasi terjadinya penolakan pada vaksinasi Covid-19, Pemprov DKI kemudian memutuskan untuk memberlakukan sanksi denda pada penolak berbagai kebijakan kesehatan mulai pemeriksaan, protokol penguburan, hingga vaksinasi, bahkan dendanya ditingkatkan hinggan Rp7 juta jika ada kekerasan.

"Jadi bagi warga negara, khususnya warga Jakarta yang menolak divaksin juga kita perlakukan sama seperti menolak diswab/kubur pemakaman jenazah sesuai protokol COVID-19 yang dendanya sanksi besarnya Rp5 juta kalau terjadi pemaksaan/kekerasan ditingkatkan menjadi Rp7 juta," ujar Wagub DKI ini lagi.

Karenanya, Riza meminta seluruh warga yang ada di Jakarta untuk taat, meski dirinya menyadari ada penolakan dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganggap vaksinasi ini harus secara sukarela karena masih ada warga yang ragu terhadap vaksin tersebut.

"Kalau terkait keraguan vaksin, tak usah khawatir, kami pemerintah pusat dan Pemda DKI bertanggung jawab. Bahkan Pak Jokowi menjadi orang pertama yang ingin disuntik. Jadi warga negara tidak perlu khawatir atau takut terkait vaksin. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas nama negara terhadap kesehatan dan keselamatan warga," ujarnya.

Kendati demikian, Riza menyebut bahwa vaksin Covid-19 ini berbeda dengan vaksin lainnya polio atau campak, karena vaksin ini menyasar penyakit menular yang tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa pribadi dan keluarga tapi juga orang lain.

ANTARA






Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

1 hari lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

Warga eks Kampung Bayam menggeruduk Balai Kota DKI. Mendesak pemerintah segera ambil keputusan soal nasib mereka di Kampung Susun Bayam.


Besok Warga Kampung Susun Bayam Demo ke Balai Kota, Adukan Nasib ke Heru Budi

1 hari lalu

Besok Warga Kampung Susun Bayam Demo ke Balai Kota, Adukan Nasib ke Heru Budi

Warga Kampung Susun Bayam sudah mengantungi SK hunian dan nomor unit, namun belum diberi kunci rusun.


China Percepat Upaya Vaksinasi COVID-19 terhadap Lansia

2 hari lalu

China Percepat Upaya Vaksinasi COVID-19 terhadap Lansia

Tingkat vaksinasi yang rendah di China, terutama di antara populasi yang lebih tua, dianggap memperpanjang pendekatan keras nol-COVID-19


Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

2 hari lalu

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

Haru Budi Hartono mengatakan, pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) masih dipegang Jakpro, termasuk mekanisme penetapan tarif sewa.


Shanghai Memperketat Pengamanan setelah Protes Antipembatasan Covid-19

3 hari lalu

Shanghai Memperketat Pengamanan setelah Protes Antipembatasan Covid-19

Tidak ada tanda-tanda protes baru antipembatasan Covid-19 pada hari Senin di Beijing atau Shanghai, China.


Kasus Covid-19 China Melonjak Lagi di Tengah Protes Antipembatasan

4 hari lalu

Kasus Covid-19 China Melonjak Lagi di Tengah Protes Antipembatasan

China mencatat rekor infeksi Covid-19 tertinggi lagi setelah protes akhir pekan di seluruh negeri atas pembatasan kegiatan masyarakat.


Aturan dan Imbauan Vaksin Booster Dosis Kedua

6 hari lalu

Aturan dan Imbauan Vaksin Booster Dosis Kedua

Vaksin booster jilid 2 ini difokuskan bagi tenaga kesehatan yang berjumlah 1,9 juta orang karena mereka kelompok pertama yang memiliki risiko tinggi.


Kemenkes Izinkan Vaksin Booster Kedua untuk Lansia, Epidemiolog Ungkap Efektivitasnya

6 hari lalu

Kemenkes Izinkan Vaksin Booster Kedua untuk Lansia, Epidemiolog Ungkap Efektivitasnya

Kementerian Kesehatan berikan lampu hijau vaksin booster kedua Covid-19 untuk lansia berusia 60 tahun ke atas.


Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

8 hari lalu

Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

Sekitar 123 keluarga terkatung-katung karena tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara


Dinkes DKI Jakarta Prediksi Puncak Covid-19 pada Akhir November 2022

9 hari lalu

Dinkes DKI Jakarta Prediksi Puncak Covid-19 pada Akhir November 2022

Kasus baru Covid-19 di Jakarta saat ini berada di angka 2 ribuan per hari