DPRD DKI Minta Anies Baswedan Pastikan Korban PHK Dapat Bansos Tunai

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Dok. Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memasukkan karyawan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mendapatkan bantuan sosial tunai.

"Korban baru yang di-PHK itu harus dimasukkan. Karena mereka bisa dianggap sebagai golongan tidak mampu dan rentan miskin," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono saat dihubungi, Kamis, 7 Januari 2021.

Menurut dia, orang yang dirumahkan belum tentu pulang kampung. Alhasil, mereka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan menerima bantuan.

Pemerintah DKI telah menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk mendistribusikan bansos tunai. Data awal penerima bansos tunai berkisar 1,1 juta keluarga. Pada tahap awal bansos tunai akan diberikan selama empat bulan. Nilai bansos yang diberikan pemerintah Rp 300 ribu per bulan.

"Selain bansos dari DKI, pemerintah pusat juga akan mendistribusikan bansos tunai. DKI dan pusat ini harus duduk bareng menyelesaikan warga yang belum terdata."

Dalam mendistribusikan bansos tahap awal ini, politikus Demokrat itu menyarankan pemerintah menggunakan data lama penerima bansos sembako. Tujuannya adalah agar pemutakhiran data tidak dimanfaatkan untuk memasukkan orang yang tak berhak menerima.

"Karena data bansos yang lama kan kesalahannya cuma 2 persen. Jadi pakai data itu saja, lalu perbaiki yang 2 persen kesalahan itu."






Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

12 jam lalu

Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

Langkah ini bertujuan untuk menyisir data penerima bansos sektor pendidikan yaitu KJP agar bantuan tepat sasaran.


BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

1 hari lalu

BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

Selain BLT BBM tahap 2 periode November-Desember, Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

1 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

1 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 26 November 2022 antara lain respons BRI atas nasabah yang menyebut kehilangan dana tabungan.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

3 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.


Ragam Penyebab Startup Gagal

3 hari lalu

Ragam Penyebab Startup Gagal

Ada beberapa kesalahan pengusaha saat memulai usaha yang membuat bisnis startup-nya kandas di tengah jalan, contohnya seperti berikut ini.