Pengamat Sebut Risma Potensial Jadi Cagub DKI tapi Sulit Lawan Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan tunawisma yang akan dipekerjakan di salah satu apartemen, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 8 Januari 2021. Risma juga memastikan aktivitas yang ia lakukan dengan mendatangi para PMKS itu bukan sebuah pencitraan apalagi sudah direncanakan sebelumnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan tunawisma yang akan dipekerjakan di salah satu apartemen, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 8 Januari 2021. Risma juga memastikan aktivitas yang ia lakukan dengan mendatangi para PMKS itu bukan sebuah pencitraan apalagi sudah direncanakan sebelumnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma memang potensial bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta berikutnya.

    Namun, dia mengingatkan, tak mudah untuk melawan Anies Baswedan selaku petahana.

    "Kalau membaca secara umum, Risma potensial, tapi melawan dan menantang petahana itu bukan perkara gampang," kata dia saat dihubungi, Minggu, 10 Januari 2021.

    Anies, dia melanjutkan, memiliki pemilih loyal atau loyal voters yang kuat. Pendukung Gubernur DKI itu juga solid untuk memenangkan jagoannya.

    Baca juga : Pengamat: Risma Bisa Jadi Satu-satunya Cagub di Pilkada Lawan Anies Baswedan

    Di sisi lain, suara PDIP di Jakarta kalah dari partai lainnya. Apalagi, tambah Adi, basis pemilih Ibu Kota anti Jokowi.

    "Kalau memang Risma dipaksakan maju di Pilkada Jakarta, PR-nya (pekerjaan rumah) banyak. Melawan petahana, melawan basis yang selama ini memang PDIP dan Jokowi kalah," jelas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

    Menurut dia, kebanyakan pemilih lebih mengutamakan sentimen primordial ketimbang rekam jejak calon. Sentimen primordial yang dimaksud, yakni siapa yang memiliki kedekatan terhadap agama atau kelompok tertentu.

    Sebelumnya, relawan Pasukan Tri Rismaharini atau disingkat Pasutri mendeklarasikan dukungan kepada Risma menjadi calon gubernur DKI 2022. Akan tetapi, Adi mengingatkan, Pilkada tak memungkinkan digelar 2022 jika merujuk pada undang-undang saat ini.

    Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa pemilihan diselenggarakan serentak pada 2024. Kursi kepala daerah yang kosong di 2022 dan 2023, lanjut dia, bakal diisi oleh pelaksana tugas.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.