Pasca Gugatan Gagal Kubu Rizieq Shihab Judicial Review Agar Hakim Praperadilan..

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kuasa hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah ditemui awak media seusai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2021. Tempo/M YUSUF MANURUNG

TEMPO.CO, Jakarta -Kuasa hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah akan mengajukan judicial review (JR) untuk menggugat formasi hakim yang menangani gugatan praperadilan.

Rencana ini disampaikan setelah gugatan praperadilan kliennya ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Sahyuti.

"Supaya hakim tunggal diubah jadi hakim majelis (jamak). Supaya dia tidak egois seperti ini," kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2021.

Alamsyah menjelaskan putusan praperadilan bersifat final, alias tidak bisa banding atau kasasi. Sementara hakim yang menangani praperadilan hanya seorang diri, dan dianggap Alamsyah kerap semaunya dan tak bisa diuji.

Baca juga : Detik-detik Putusan Praperadilan Rizieq Shihab, Polisi Jaga Ketat PN Jaksel

"Supaya ke depannya tidak ada korban lagi seperti Habib Rizieq," kata Alamsyah.

Pada hari ini, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Sahyuti, menolak seluruh gugatan praperadilan Rizieq. Hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanannya oleh kepolisian telah sesuai peraturan yang berlaku. Penyidik dinilai telah memenuhi cukup bukti. Proses pemeriksaan saksi, gelar perkara, hingga dinaikkannya status kasus dari penyelidikan ke penyidikan dianggap sesuai prosedur.

Rizieq Shihab mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya dalam kasus kerumunan yang muncul di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Polisi menjerat Rizieq dengan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

Termohon I dalam gugatan praperadilan ini adalah penyidik, Kepala Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Termohon II adalah Kapolda Metro Jaya dan Kapolri.

Polisi menilai Rizieq Shihab dan lima tersangka lain bertanggung jawab atas munculnya kerumunan di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 lalu.

Pada hari itu, ribuan orang berkumpul di Petamburan di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 guna menghadiri gelaran Maulid Nabi Muhammad SAW yang diinisiasi oleh FPI, sekaligus acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

M YUSUF MANURUNG






Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

18 jam lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


Deolipa Anggap Biasa Cekcok dengan Pengacara Bharada E di Ruang Sidang

1 hari lalu

Deolipa Anggap Biasa Cekcok dengan Pengacara Bharada E di Ruang Sidang

Deolipa Yumara anggap perdebatan dengan pengacara Bharada E Ronny Berty Talapesey hal biasa saja. Hakim bilang hal memalukan.


Deolipa dan Pengacara Bharada E Cekcok di Ruang Sidang Bikin Hakim Ketok Palu Berulang Kali

2 hari lalu

Deolipa dan Pengacara Bharada E Cekcok di Ruang Sidang Bikin Hakim Ketok Palu Berulang Kali

Sidang gugatan perdata Deolipa Yumara terhadap pengacara Bharada E Ronny Berty Talapessy di PN Jakarta Selatan kembali ditunda.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

15 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

15 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

17 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

17 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

17 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Deolipa Yumara Minta Pembatalan Pencabutan Kuasa Bharada E dan Fee Rp 15 Miliar, Sidang Ditunda

22 hari lalu

Deolipa Yumara Minta Pembatalan Pencabutan Kuasa Bharada E dan Fee Rp 15 Miliar, Sidang Ditunda

Hakim PN Jakarta Selatan menunda sidang gugatan perdata oleh pengacara Deolipa Yumara terhadap pencabutan surat kuasa Bharada Richard E.


Kasus Perusakan Portal Restoran, Kapolres Metro Tangerang Siap Hadapi Praperadilan Padi Padi Picnic

28 hari lalu

Kasus Perusakan Portal Restoran, Kapolres Metro Tangerang Siap Hadapi Praperadilan Padi Padi Picnic

Kapolres Metro Tangerang menyatakan siap menghadapi praperadilan Padi Padi Picnic dalam kasus perusakan portal di restoran itu.